TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket untuk kasus PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Rieke Diah Pitaloka berharap supaya sidang atau agenda-agenda rapat yang akan dilaksanakan oleh Pansus dapat dilakukan secara terbuka untuk umum, bukan secara tertutup.

Menurut Rieke rapat perdana akan digelar, Senin (19/10/2015) ini sekitar pukul 16.00 WIB di Ruang KK I, Gedung Nusantara Bulat DPR RI. Rapat Pansus Angket Pelindo II akan beragendakan menentukan apakah Pansus bersifat terbuka atau tertutup.

"Sekali lagi, saya mohon dukungan agar rapat nanti sore, memutuskan rapat bersifat terbuka, supaya rakyat dapat melihat secara gamblang kinerja wakil rakyat," kata Rieke dalam pernyataannya, Senin (19/10/2015).

Rieke mengungkapkan, bahwa berdasarkan informasi yang dia peroleh pihak yang terindikasi bermasalah dalam kasus tersebut sudah mulai melakukan pendekatan kepada sejumlah anggota Pansus.

"Kabarnya, pihak-pihak yang terindikasi atau diduga bermasalah, pada saat ini sudah mulai melakukan operasi senyap, untuk membuat fakta menjadi tidak terang benderang. Mohon dukungannya, agar tidak ada 'pesan sponsor' yang bisa membuat wakil rakyat jadi 'masuk angin'," tuturnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini pun mengingatkan, bahwa keberadaan Pansus ini sangat penting.

Karena tidak hanya dipakai untuk mengungkap kasus di Pelindo II, tapi juga bisa menjadi pintu masuk pembenahan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara keseluruhan.

"Secara pribadi saya menginginkan Pansus ini bersifat terbuka, semoga disepakati juga oleh anggota dan pimpinan lainnya, agar bisa dihadiri rakyat, dan diliput seluruh media. Saatnya kita kembalikan kredibilitas DPR RI, sekaligus selamatkan aset-aset BUMN untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Masih kata Rieke, pelabuhan adalah simbol kedaulatan suatu negara. Dari pelabuhan arus barang keluar masuk suatu negara, melalui mekanisme ekspor, impor, sampai selundupan.

Dari mulai bahan baku industri, barang jadi, termasuk pangan seperti daging dan beras impor.

"Katanya Indonesia ingin jadi poros maritim dunia. Tanpa benahi pelabuhan, itu adalah hal mustahil. Ekonomi biaya tinggi pun salah satu penyebabnya adalah tata kelola pelabuhan. Pelindo II adalah pelabuhan utama, berbentuk BUMN. Artinya, milik negara, bukan swasta murni. Ada kewajiban menyetor uang ke kas negara," ujar Rieke.