Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Publik Masih Percaya Kerja Pemerintahan Jokowi-JK

Meski begitu, menurut Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, publik masih menaruh kepercayaan terhadap Jokowi-JK

Penulis: Edwin Firdaus
zoom-in Publik Masih Percaya Kerja Pemerintahan Jokowi-JK
TRIBUN/HO
Pemain Persib Bandung Zulham Zamrun (kiri) berdialog dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2015). Persib baru saja memenangi Piala Presiden 2015 dengan mengandaskan Sriwijaya FC 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Minggu 18 Oktober lalu. TRIBUNNEWS/HO 

TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan publik belum merasa puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Meski begitu, menurut Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, publik masih menaruh kepercayaan terhadap Jokowi-JK.

"Meski tingkat penerimaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi tidak tinggi, saat ini masyarakat belum memiliki calon pimpinan sebagai alternatif lain," kata Djayadi kepada wartawan, Rabu (21/10/2015).

Djayadi menjelaskan, setidaknya ada dua alasan yang mendasari kepercayaan publik tersebut. Pertama, publik masih menilai kelemahan pemerintah sebagai sesuatu yang wajar dalam tahun pertama.

Publik masyarakat masih memberi kesempatan pemerintah menyelaraskan kekuatan politik guna menyentuh isu yang langsung berkaitan dengan masyarakat.

"Kami tanya kepada masyarakat, apakah karena kinerja buruk Presiden harus dicopot? Masyarakat menjawab jangan, itu tidak baik. Jadi, masyarakat kritis tapi belum masuk ke dalam kategori anarkis," kata Djayadi.

Alasan kedua, masyarakat masih memberi kepercayaan karena belum ada tokoh lain yang lebih dipercaya selain Joko Widodo saat ini.

Berita Rekomendasi

Masyarakat tetap memberi kepercayaan pada Presiden, memberi ruang untuk bergerak lebih baik lagi.

"Tapi pada tahun kedua, masyarakat akan lebih menuntut pesan yang baik dari pemerintah. Kalau Presiden tidak mampu membangun infrastruktur, akan dihukum oleh rakyat," tegasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas