Dampak Asap, Pemerintah Siapkan Rencana Evakuasi Warga
"Kami akan mengambil langkah penanganan yang besar dan terukur," imbuh Luhut.
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopohukam), Luhut Binsar Panjaitan, kembali mengumpulkan otoritas terkait di kantornya, Kamis (22/10/2015), guna membahas dampak kesehatan dan pendidikan yang disebabkan kebakaran hutan dan kabut asap.
Pasalnya, diungkapkan Luhut, di sejumlah daerah utamanya di lahan gambut, kondisinya saat ini semakin memburuk.
"Berdasarkan citra satelit per hari ini, kondisi api di lahan gambut sudah menyebar hampir di 10 hingga 15 meter di bawah," kata mantan Kepala Staf Presiden tersebut.
Hadir dalam rapat itu juga para petinggi kementerian dan lembaga, seperti Menteri sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Riset dan Teknologi M. Nasir, dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Luhut juga mengundang Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Andi Eka Sakya, serta Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Menurut Luhut, pihak sudah memiliki skema evakuasi masyarakat yang terkena kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Namun menurutnya, penanganan secara besar-besaran ini membutuhkan sumber daya yang besar agar bisa meminimalisasi dampak kebakaran.
Dijelaskan Luhut, evakuasi kemanusiaan ini rencananya akan dibagi dalam tiga tahap. Pertama adalah evakuasi dilakukan masih di daerah tersebut, tapi dicari lokasi yang indeks standar pencemaran udaranya berada di batas normal.
"Nanti Menkes akan diminta mengeluarkan data berapa ISPU yang menjadi batas aman atau normal," kata Purn Jenderal TNI tersebut.
Kemudian tahap kedua, kata Luhut, mengevakuasi warga, khususnya anak-anak, ke arah selatan dari daerah tempat kabut asap. Luhut mencontohkan, anak-anak di wilayah Kalimantan Tengah bisa dievakuasi ke sekitar Banjarmasin di Kalimantan Selatan.
Tahap Ketiga, kata Luhut, pihaknya telah menyiapkan kapal Laut milik TNI AU untuk evakuasi bila dua tahap sebelumnya gagal terlaksana lantaran ISPU di daerah tersebut sudah sangat mengkawatirkan.
"Kami akan mengambil langkah penanganan yang besar dan terukur," imbuh Luhut.