TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gambaran sikap dan langkah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam mengatasi pembakaran lahan yang berdampak pada kabut asap pekat, terlihat dari pernyataan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, persoalan kabut asap sangat berkaitan dengan keadilan. Dia menilai tak fair jika ada perusahaan yang sengaja membakar lahan, namun pemerintah yang harus bertanggungjawab dengan memadamkan api.

"Kami setuju keadilan perlu ditegakkan terkait keserakahan penguasaan jutaan hektare lahan oleh segelintir taipan, saudagar dan perusahaan asing yang diback-up oleh para marsose dan bodyguard politik yang dibayar secara recehan," kata aktivis Petisi 28 Haris Rusly Moti kepada wartawan, Jumat (23/10/2015).

Dirinya menilai, keserakahan tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat hebat dan telah memakan korban jiwa, bahkan puluhan juta orang terserang ISPA sangat akut, tak bisa bekerja di laut maupun di darat, demikian juga anak anak sekolah harus diliburkan.

"Namun, sebagai Menkopolhukam, ucapan 'masa pemerintah yang mau madamin? Kalau kau bilang ini bencana nasional, enak di mereka', ialah sebuah pernyataan sangat picik, tidak bertanggungjawab dan tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat negara setingkat Menkopolhukam," kata Haris Rusli.

Menurutnya, rakyat khususnya anak bayi, ibu hamil dan para lansia di Riau dan Kalimantan sedang bertarung nyawa dan kesehatannya melawan asap pekat.

"Sementara di Jakarta, pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, masih berpikir untung rugi mirip pedagang klontongan dalam mengambil sebuah kebijakan untuk tindakan penyelamatan," kata Haris.

Sebagian para pembela pemeritah malah sibuk menebar argumentasi sampah bahwa kebakaran hutan adalah isu yg dimainkan oleh kekuatan antipemerintah, karena kebakaran hutan telah berlangsung puluhan tahun, jadi tidak pantas disalahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Dirinya berpendapat jika sudah tahu pembakaran hutan dan lahan rutin terjadi di saat musim panas, apalagi BMKG juga telah memprediksi akan terjadi El Nino panjang dalam beberapa bulan ke depan, kenapa pemerintah tidak melakukan antisipasi pencegahan untuk meminimalisasi pembakaran lahan atau kebakaran hutan akibat El Nino.

"Bukankah di sejumlah negara yang pemerintahnya punya jiwa tanggungjawab, dalam menghadapi bencana seperti anging topan dengan kecepatan tinggi saja bisa diprediksi kedatangannya, melakukan antisipasi dengan evakuasi terhadap penduduk untuk meminimalisasi korban?" Katanya.

Haris berpandangan ucapan pernyataan Menkopolhukam menciderai pemerintahan Jokowi-Kalla.

"Pemerintah sangat tidak bertanggungjawab belindungi segenap tumpah darah Indonesia yg diamantkan oleh konstitusi," kata Haris.

Untuk itu dirinya meminta Presiden Joko Widodo untuk bertanggungjawab dengan membatalkan rencana kunjungan kerja ke Amerika Serikat dan memimpin langsung proses penyelamatan terhadap rakyat di Kalimatan dan Sumatera yang saat ini tak bisa lagi bernapas akibat dikepung asap pekat.

"Kunjungan kerja Presiden ke Amerika akan mempermalukan diri Presiden Jokowi di dunia international yang sangat sensitif dengan isu lingkunhan hidup, karena di saat yang sama sedang berlangsung bencana pembakaran lahan dan hutan," katanya.

Haris menyebutkan bencana asap dan kekeringan yang terjadi di Indonesia mengancam keselamatan rakyat.