TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR RI Bambang Haryo Soekartono angkat bicara soal kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, kepergian Jokowi adalah bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Bambang mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya tidak meninggalkan negeri yang tengah keadaan rumit.

Hal ini terkait beberapa hal.

Salah satunya ialah soal kondisi ekonomi Indonesia masih sangat memprihatinkan, RAPBN 2016 yang diajukan belum rampung dan jauh dari realistis, kabut asap telah melanda lebih dari 51 persen provinsi yang ada di wilayah Indonesia bahkan asap telah meluas, politik yang terus menerus gaduh, serta hukum yang amburadul.

"Presiden Jokowi tidak bertanggungjawab terhadap RAPBN, tidak tanggungjawab masalah kabut asap, Tidak tanggungjawab tehadap ekonomi yang lemah, tidak tanggungjawab terhadap kegaduhan politik serta tidak tanggungjawab mengenai amburadulnya hukum," kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Anggota Komisi VI DPR ini membandingkan Jokowi dengan presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie.

"Pada waktu krisis 1997-1998, harga dolar Rp16 ribu, Pak Habibie sama sekali tidak meninggalkan negeri, bahkan tidak keluar Jakarta," katanya.

Menurutnya, waktu itu Habibie berkonsentrasi penuh dengan tim ekonominya, hingga akhirnya dalam waktu 1,7 tahun, Habibie bisa kembali menekan Dollar Amerika ke posisi Rp 6500.

"Seharusnya Jokowi tidak ke luar negeri dan meninggalkan tanggung jawab, Jokowi mestinya fokus membenahi permasalahan yang runyam dalam negeri. Apalagi ia menilai, tidak ada poin penting untuk dibahas dengan AS," katanya.

Dirinya meyayangkan kepergian Jokowi ke AS hanya bertemu bos Microsoft atau Facebook. Menurutnya banyak hal yang lebih penting dibahas.

"Masalah digital itu sebetulnya tidak mendesak dan belum begitu dibutuhkan masyarakat Indonesia," kata Bambang.