TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan masyarakat menyayangkan lambatnya penanganan kabut asap.

Namun menurutnya, belum hilangnya kabut asap bukan semata kesalahan Presiden Joko Widodo.

"Tidak boleh disalahkan ke presiden semua, semua (instansi pemerintah) harus bertanggungjawab," kata Pangi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Pangi menuturkan, pemerintah daerah harus bertanggungjawab terhadap kabut asap yang penyelesaiannya berlaru-larut seperti saat ini. Menurutnya, seharusnya pemerintah daerah melakukan pencegahan-pencegahan agar kebakaran hutan tidak terjadi.

"Jangan sampai pemerintah daerah cuci tangan atas kejadian ini," tuturnya.

Menurut Pangi, terkait wacana adanya pansus asap adalah hal yang wajar dilakukan oleh DPR, karena pansus asap itu dibentuk sebagai bentuk pengawasan DPR.

"Sah-sah saja menyelidiki siapa pelaku pembakar (hutan) nya. DPR bisa memanggil perusahaan yang membangkar," tuturnya.