TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar Tanwir XXVI bertema "Luruskan Kiblat Bangsa demi Indonesia Berkemajuan" di Kota Manado, Sulawesi Utara dari tanggal 29 Oktober hingga31 Oktober.

Tanwir merupakan forum tertinggi kedua setelah Muktamar. Forum ini selain mengevaluasi kepemimpinan paruh periode juga membahas agenda-agenda strategis kebangsaan dan menjadi ajang konsolidasi gerakan, organisasi, kaderisasi sekaligus musyawarah untuk menetapkan tuan rumah Muktamar IMM yang akan dilangsungkan pada tahun 2016 mendatang.

Dalam Tanwir IMM kali ini, hadir Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan yang memberikan kuliah umum dalam sesi dialog kebangsaan.

Pada kesempatan itu, dia menyinggung aksi Aliansi Tarik Mandat (ATM) yang akhir-akhir ini kerap melakukan demonstrasi di Istana Negara dan di depan gedung MPR/DPR/DPD, Senayan yang mengkritisi secara tegas kepemimpinan yang ada.

Zulkifli mengapresiasi gerakan ATM yang berani mengkritisi pemerintahan serta merespon atas problematika kebangsaan yang sedang mengalami krisis multi dimensi ini.

"Roda sejarah selalu mencatat gerakan pemuda dan mahasiswa Indonesia selalu menjadi garda terdepan dalam membangun bangsanya, menjadi lokomotif setiap perubahan. Boleh-boleh saja kalian demo untuk menyampaikan aspirasi, namun tuntutan yang disampaikan oleh ATM untuk mencabut mandat presiden tentu harus memiliki landasan hukum yang kuat sesuai dengan konstitusi," kata Zulkifli di Manado, Kamis malam (29/10/2015) dalam keterangan pers yang diterima.

Saat ini, lanjutnya, belum ada indikasi kepemimpinan Joko Widodo - Jusuf Kalla melakukan pelanggaran berat secara hukum.

Lagi pula, kata Zulkilfi, Jokowi-JK baru setahun memimpin dan belum ada indikator yang dapat menjadi landasan keberhasilan atau kegagalan dalam pemerintahan ini.

"Sekarang ini kita berikan kesempatan pemerintah untuk bekerja dulu. Secara konstitusi tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi-JK. Namun, silakan saja adik-adik menyampaikan aspirasi itu dan sah serta dilindungi Undang-Undang yang penting jangan anarki, silakan berujuk rasa kalau kalau memamg niatnya untuk menyampaikan ketiadakpuasan terhadap kebijakan pemerintah," pesan Zulkifli.

Pada forum Tanwir yang dihadiri oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM se-Indonesia itu, Zulkifli berpesan agar mahasiswa sebaiknya mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan global.

"Mahasiswa dan pemuda indonesia harus memperkaya sumber daya diri dengan kemampuan berwirausaha, menjadi enterpreuner, tidak awam dengan sektor industri. Jadilah pemuda mandiri dengan menguasai sektor-sektor ekonomi dan usaha kreatif. Adinda-adinda harus mampu bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sebentar lagi akan kita jelang," pesan Zulkifli.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP IMM yang juga Presidium ATM, Beni Pramula mengatakan, ATM akan terus konsisten melakukan gerakan yang selama ini simultan dilakukan.

Setahun memimpin, tambah Beni, Indonesia makin tak jelas arahnya, ekonomi terpuruk akibat kiblat ekonomi yang tak jelas, hukum makin tajam kebawah tumpul keatas, politik semakin gaduh, rakyat miskin bertambah, pemutusan hubungan kerja marak, dan harga-harga terus naik.

"Pemerintah lamban memperhatikan rakyat namun cepat tanggap jika dengan korporat kapitalis. Buktinya, UU mudah direvisi bahkan dilanggar untuk kepentingan para kapitalis. Sementara bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. Tak mampu diselesaikan. Ini akibat leadership yang lemah. NKRI layaknya republik multipilot tinggal menunggu waktu kejatuhannya karena saling berebutan kendali," ujar Beni.

ATM, kata Beni, akan terus menyerukan agar menjalankan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.