Anggota Komisi X DPR Kritik Isu yang Ditonjolkan Pemerintah di Frankfurt Book Fair
Komisi X DPR akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan terkait keikutsertaan Indonesia dalam gelaran Frankfurt Book Fair
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Gusti Sawabi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi X DPR akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan terkait keikutsertaan Indonesia dalam gelaran Frankfurt Book Fair beberapa waktu lalu.
Selain membahas anggaran yang menelan dana hingga 10 juta Euro atau Rp 141 miliar, Komisi X juga akan membahas konten dan pertanggungjawaban panitia.
Seperti diketahui, Indonesia tahun ini menjadi undangan dalam Frankfurt Book Fair 2015.
"Soal Indonesia diundang menjadi tamu kehormatan dan FBF memang kami di Komisi X mengetahuinya dan kami melihat ini peluang yang bagus untuk masyarakat Eropa bisa melihat kekayaan khasanah karya sastra Indonesia melakui FBF ini," kata Teguh lewat pesan singkat kepada wartawan Rabu (4/11/2015).
Politikus PAN itu juga menyayangkan penggunaan anggaran Rp 141 Miliar, tapi Indonesia hanya mampu membawa 200 judul buku terjemahan. Padahal yang diharap sebagai guest of honour, Indonesia membawa 1.000 judul buku. Konten buku yang ditampilkan diduga juga banyak membahas masa revolusi 1965.
"Soal kontennya kenapa yang dimunculkan hanya kelompok tertentu, kami juga menerima pengaduan dari beberapa diplomat kita yang disana yang intinya menyayangkan materi yang ditonjolkan justru tidak sejalan dengan apa yang selama ini meniadi garis diplomasi RI," katanya.
Diketahui, konten yang ditampilkan tak membahas kebudayaan Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia dan sebagai negara demokrasi.
"Hal lain yang patut disayangkan adalah khasanah sastera Islam yang cukup berkembang di tanah air yang juga tidak mendapat tempat, pdahal negara kita adalah megara demokrasi dengan penduduk Islam terbesar di dunia," katanya.
Sebelumnya, muncul desakan agar anggaran Frankfurt Book Fair yang menguras kas negara melalui Kementerian yang dipimpin Anies Baswedan sebesar Rp 146 miliar diaudit. Anggaran tersebut dinilai terlalu mahal karena angka uang itu sangat besar untuk kegiatan sekelas pameran buku.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.