Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Publik Harus Awasi Pengadaan TIK di Kementerian Keuangan

Salah satu kunci penyerapan anggaran belanja negara yang maksimal adalah pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Gusti Sawabi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu kunci penyerapan anggaran belanja negara yang maksimal adalah pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kementerian Keuangan yang transparan dan berkualitas, khususnya pengadaan Data Warehouse.

"Pengadaan TIK di Kementerian Keuangan yang sedang berjalan sekarang harus diawasi publik, sehingga menutup pintu masuk penyimpangan anggaran," kata Direktur Indonesia Public Policy Institute (IPPI), Agung Suprio di Jakarta Selasa (3/11/2015).

Agung menuturkan, pengadaan TIK yang transparan akan memudahkan Kementerian Keuangan dalam mengelola data keuangan yang besar, sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan anggaran oleh oknum-oknum tertentu.

Karena itu, Agung menekankan jangan sampai pengadaan TIK di Kementerian Keuangan justru tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan atau terjadi penggelembungan anggaran.

Khusus mengenai pengadaan Data Warehouse, Agung menekankan pentingnya Kementerian Keuangan untuk melakukan verifikasi menyeluruh.

Jangan sampai yang terjadi justru Kemenkeu diarahkan untuk membeli perangkat Data Warehouse dengan harga tinggi namun kualitasnya rendah.

Berita Rekomendasi

"Berkualitas dalam hal ini adalah spesifikasinya sesuai dengan harga yang paling murah sehingga menghemat anggaran negara dengan kualitas mumpuni," tuturnya.

Besarnya data yang dikelola oleh Kementerian Keuangan seperti Data Wajib Pajak di Ditjen Pajak, data importir di Ditjen Bea Cukai serta data penting lainnya semakin menegaskan pentingnya perangkat Data Warehouse yang berkualitas.

Agung mengingatkan, pengambilan keputusan yang baik di pemerintah, khususnya di Kementerian Keuangan harus berdasarkan informasi yang relevan, lengkap dan akurat.

"Selama ini pengelolaan database menjadi titik lemah pemerintah, yang akhirnya menyebabkan penyerapan anggaran yang tersendat," ujarnya.

"Perangkat Data Warehouse yang berkualitas dengan harga terbaik adalah kunci penyerapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang maksimal," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas