TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha menilai kebutuhan Gedung baru DPR sudah mendesak.

Diketahui, APBN 2016 memasukkan anggaran pembangunan Gedung DPR RI dan Alun-alun Demokrasi.

"Gedung DPR yang ada sekarang kalian bisa lihat sendiri menampung jumlah anggota dewan 560 ditambah 5 orang staf pribadi maupun staf ahli. Nah itu dimaklumi sudah oleh masyarakat," kata Tamliha di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Ia berharap prioritas pembangunan dilakukan untuk Gedung baru DPR. Sedangkan Alun-alun Demokrasi sebagai tempat berunjuk rasa menurut Tamliha belum diperlukan.

"Alun-alun demokrasi saya merasa itu tidak perlu dan tidak mendesak," kata Tamliha.

Ia lalu mengingatkan saat demonstrasi kenaikan harga BBM dimana demonstran memaksa masuk ke Gedung DPR. Meskipun pagar DPR saat itu tidak roboh.

"Tapi ketika Kades yang menjadi panutannya di desa masing-masing, demo di situ untuk mendesak UU Desa disahkan, pagar runtuh, pagar DPR jebol. Saya tidak habis pikir," katanya.

Apalagi, letak Alun-alun Demokrasi berada di kawasan hijau.

"Kalau Alun-alun demokrasi di sini, yang pertama kawasan, ini kan kawasan hijau.Maksud saya yang ini jangan sampai diganggu-ganggu," tuturnya.

Mengenai adanya pengawasan ketat melalui aparat dan CCTV saat berdemonstrasi, Tamliha tidak yakin. Apalag bila aksi demo diikuti ribuan massa.

"Kalau orang sudah membludak jangan-jangan pimpinan DPR bisa disandera. Mereka masuk saja ke sini. Kades saja hancur, kan ingat itu? Roboh. Sekarang kita bangun kokoh-kokoh," imbuh Tamliha.