TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alam Indonesia saat ini rusak antara lain karena kebijakan yang salah.

Salah satu kebijakan yang salah itu, adalah kebijakan penebangan hutan yang tidak terkontrol, sehingga saat ini masyarakat merasakan dampaknya.

"Kayu diekspor berlebihan karena harga murah, kayu dikirimkan keluar negeri, kita kebagian banjirnya. kekeringan," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di hadapan ratusan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang hadir ke Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2015).

Hal serupa juga terjadi di sektor tambang. Selama puluhan tahun pertambangan tidak terkontrol sempat terjadi di Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi.

Segala macam sumber daya mineral seperti batu bara, nikel hingga alumunium dikeruk.

Bencana kebakaran hutan yang terjadi saat ini yang membuat Indonesia diprotes negara-negara tetangga, juga disebabkan oleh kebijakan yang sama.

Lahan gambut yang harusnya dijaga, justru diubah fungsinya karena perluasan lahan sawit yang tidak terkontrol.

Ironisnya, hasil penjualan kekayaan Indonesia yang tidak terkontrol itu, tidak bisa dirasakan oleh negara.

Uang hasil penjualan oleh para pengusaha disimpan di luar negeri, karena dianggap lebih menguntungkan.

"Uangnya ada di Singapura dan negara lain, kita mengemis mengembalikannya dengan tax amnesty (red: pengampunan pajak), mengemis," ujar JK.

Singapura bahkan sempat mengungkapkan kekecewaannya saat kabut asap dari Indonesia mengganggu kehidupan di negara tersebut.

Padahal, uang yang dipakai untuk menopang perekonomian di Singapura, sebagian besarnya adalah uang dari pengusaha Indonesia yang sukses mengeksploitasi kekayaan alam dalam negeri.

"Singapura bangga memakai uang kita, sedikit saja asap marah sama kita, melawan kita," jelasnya.

Saat ini Indonesia tengah mengalami pelemahan ekonomi. Di saat nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS) menguat, nilai tukar rupiah terus melemah, membuat perekonomian lesu, dan menggerus cadangan devisa.

Sayangnya, uang yang bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian, justru disembunyikan di luar negeri.

"Negeri apa ini? negeri yang besar ini cadangan devisanya 100 Miliar dollar (AS). Karena itu tidak boleh kita ulang kebijakan ini," kata JK

Jusuf Kalla mengingatkan para kader HIPMI yang hadir di acara tersebut, untuk mengutamakan kepentingan bangsa, dan tidak mengikuti jejak para pengusaha yang menyimpan uangnya di luar negeri.

"Nasionalisme tidak hanya menaikkan bendera merah putih, melaksanakannya dengan betul.
baik jadi aturan devisa harus lebih baik," ujar JK.