TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio mengatakan, amat disayangkan sikap pemerintah Indonesia apabila ternyata menggunakan jasa lobi atau lobbyist dalam tercapainya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Barack Obama di Amerika Serikat.

"Jika informasi itu benar maka sangat disayangkan bahwa saat ini diplomasi kita berada di titik yang paling rendah ketika berhubungan dengan Amerika," kata Agung melalui pesan singkatnya, Sabtu (7/11/2015).

Semestinya pemerintah, kata Agung dapat menggunakan saluran resmi untuk mempertemukan Presiden Jokowi dengan Obama. Namun, dirinya berharap bahwa pemerintah tidak menggunakan jasa lobbyist.

"Semestinya pemerintah dapat gunakan saluran resmi. Namun semoga info broker ini tidak benar," tandasnya.

Sebelumnya, kabar tersebut berasal dari tulisan akademisi asal Australia National University, Dr Michael Buehler di laman http://asiapacific.anu.edu.au berjudul waiting in the white house lobby.

Menurut Buehler, Pemerintah harus merogoh kocek karena pertemuan tersebut difasiltiasi konsultan dari Singapura yakni Singapura Pereira International PTE LTD dan konsultan PR di Las Vegas, R&R Partners, Inc.

Pihak Pereira Internasional menurut Buehler, membayar ‎sebesar 80 ribu dolar AS kepada perusahaan R&R Partners, Inc.