TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga gubernur provinsi yakni Basuki Tjahaja Purnama, Ahmad Heryawan dan Nur Alam pamer gaji di acara Rapat Kerja Nasional Lempaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2015.

Mereka bertiga pamer sanggup memberikan insentif lebih besar kepada para pejabat di jajaran pemerintahannya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pamer sanggup memberikan insentif untuk pejabat eselon II Rp 80 juta per bulan di DKI Jakarta.

Anggaran itu diambil dari penghematan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan elektronik katalog (e-katalog).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, kalau belanja dengan e-katalog bisa menghemat banyak uang.

"Kita bisa kasih insentif di DKI Jakarta Rp 80 juta per bulan untuk eselon II. Makanya kita mau semuanya beli barang pakai e-katalog," ujar Ahok di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2015).

Ternyata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang duduk di samping Ahok saat di atas panggung, tidak mau kalah dengan koleganya.

Pria yang akrab disapa Aher itu juga ikut memamerkan insentif bagi PNS di jajaran pemerintahannya.

Bahkan insentif sebesar Rp 25 juta per bulan diberikan sejak tahun 2008 lalu, lebih dulu dibandingkan DKI.

Tidak berhenti di situ, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam juga tak mau kalah dengan Ahok dan Aher.

Nur Alam mengaku mampu memberikan insentif Rp 20 juta per bulan untuk eselon II. Meskipun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Tenggara hanya kurang lebih Rp 2 triliun.

"Saya juga mau pamer, bisa memberi insentif bagi eselon II Rp 20 juta per bulan. Meski APBD kami itu kecil, cuma Rp 2 triliun, enggak seperti DKI puluhan triliun seperti DKI dan Jawa Barat, bahkan waktu awal saya jadi gubernur APBD cuma Rp 700 miliar," ujar Nur Alam.