Pengamat: Pemerintah Lemah soal Penegakan Hukum
Nico Harjanto menilai dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terdapat kelemahan di sektor tertentu
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menilai dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terdapat kelemahan di sektor tertentu. Untuk itu, presiden perlu rutin melakukan evaluasi terhadap para pembantunya.
"Dalam pemerintahan ini memang ada beberapa sektor yang masih lemah seperti penegakan hukum dan ekonomi. Ini perlu diperbaiki kinerjanya, dilakukan evaluasi secara mendalam," kata Nico di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).
Nico menuturkan, apabila pembantu presiden yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan penegakan hukum itu tidak juga dapat memperbaiki kinerjanya, maka reshuffle hal yang wajar untuk mereka.
"Tentu reshuffle nantinya akan memperbaiki kinerja. Jangan malah penggantinya lebih buruk nantinya," tuturnya.
Masih kata Nico, andai presiden melakukan reshuffle kembali, maka hendaknya hal-hal yang pernah terjadi pada kabinet kerja tidak terulang. Seperti adanya menteri yang saling adu argumen di ranah publik yang berujung pada kegaduhan.
"Hendaknya tidak ada lagi polemik di kabinet yang membuat kegaduhan di luar," tandasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.