TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Irma Chaniago memutuskan mundur dari keanggotaannya sebagai panitia khusus (Pansus) Pelindo II terhitung mulai hari ini 16 November 2015.

Irma mengaku keputusannya ini dilandasi oleh alasan pribadi.

"Anak saya sakit, dan saya harus berobat bolak-balik Jakarta-Penang (Malaysia), jadi saya tidak akan maksimal di Pansus Pelindo,” ujarnya, Minggu (15/11).

Meskipun telah mundur Irma berharap Pansus dapat bekerja lebih baik.

Ia mengakui, banyak pihak sangat apriori dan berpikiran negatif tentang pembentukan pansus ini. Namun, lanjut dia, selama pansus Pelindo dapat menghasilkan rekomendasi yang berdasarkan fakta atau dokumen dan bukan pernyataan orang per orang, kredibitas pansus bisa sangat positif.

Namun, pegawai non aktif JICT ini tidak mengingkari jika pansus-pansus yang dibentuk DPR sebelumnya tidak pernah menghasilkan produk yang optimal.

“Saya melihat hampir semua pansus hasilnya tidak optimal dan tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau ini yang terjadi, lalu apa artinya Pansus,” ujarnya.

Mundurnya Irma tak pelak memunculkan rumor hangat terkait makin amburadulnya arah dan tujuan pembentukan Pansus Pelindo oleh DPR.

Kepada wartawan, seorang anggota pansus lain mengeluh, bahwa tujuan pansus telah dibelokkan oleh kepentingan tertentu untuk meraih jabatan di pemerintahan.

"Wajar jika akhirnya Irma mundur. Kegaduhan Pansus Pelindo ini pada akhirnya akan berakhir damai jika jabatan yang diinginkan diakomodasi. Pansus ini bakal semakin kehilangan kepercayaan masyarakat," ujar si politikus yang menolak disebut namanya itu.

Sejumlah kalangan sebelumnya juga sudah hakkul yakin bahwa nasib pansus Pelindo II hanya akan panas diawal dan kabur menjelang kesimpulan. Nasib pansus ini takkan beda jauh daripada pansus Century.

"Pansus justru jadi alat bargaining dan ujung-ujungnya nggak akan selesai. Biarkan aparat penegak hukum bekerja untuk menyelesaikan masalah ini," tegas pengamat politik UGM Arie Sudjito.

Semakin biasnya kerja pansus Pelindo II ini juga terlihat dari ngototnya PDIP sebagai inisiator Pansus untuk menjatuhkan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Pengamat Politik UI Agung Suprio menilai target pembentukan Pansus Pelindo II sangat politis karena bertujuan menarget orang per orang.

"Kementerian BUMN ini kan paling "basah". Rini menguasai BUMN, jadi dia yang akan terus digoyang," katanya.

Sebagai menteri yang membawahi BUMN dengan aset mencapai Rp 4.500 triliun, posisi meneg BUMN menjadi rebutan partai-partai dan pengusaha yang mendukungnya dari belakang. Maklum, ditengah situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini, BUMN memiliki sumber uang yang tetap melimpah.