Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut dalam sebuah rekaman percakapan yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, pimpinan PT Freeport, dan seorang pengusaha berinisial R.

Dalam percakapan itu, Luhut disebutkan turut berperan dalam meloloskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, Luhut berencana menggelar konferensi pers untuk meluruskan informasi yang berkembang saat ini.

Klarifikasi akan dilakukan Rabu (18/11/2015) besok dikarenakan saat ini dirinya masih berada di Australia.

"Betul besok (Rabu 18/11/2015) pukul 18.00 WIB, sekarang masih di luar negeri (Australia), beliau pulang besok pukul 17.00 WIB, langsung jumpa pers soal pencatutan namanya," kata staf humas Kemenkopolhukam Kolonel Beben kepada Tribunnews.com, Selasa (17/11/2015).

Diketahui, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan anggota DPR RI yang diduga telah mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Pencatut nama Presiden dan Wapres itu disebut-sebut untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport.

Tidak lama berselang, usai laporan Sudirman ke MKD, beredar transkrip pembicaraan tiga orang masing-masing Sn, Ms dan R.

Dari pembicaraan ketiganya itulah nama Luhut Binsar Pandjaitan muncul.

"Jadi kalau pembicaraan Pak Luhut dan Jim di Santiago, 4 tahun yang lampau itu, dari 30 persen itu 10 persen dibayar pakai deviden. Ini menjadi perdebatan sehingga mengganggu konstalasi. Ini begitu masalah cawe-cawe itu Presiden nggak suka, Pak Luhut dikerjain kan begitu kan...," ucap Sn sebagaimana dikutip dalam dokumen transkrip yang beredar, Selasa (17/11/2015).

"Nah sekarang kita tahu kondisinya... Saya yakin juga karena presiden kasih kode begitu berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke Presiden selalu kita bertiga, saya, Pak Luhut, dan Presiden setuju sudah," kata Sn.