TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi senior Sabam Sirait mengusulkan pengelolaan PT Freeport Indonesia di Papua supaya diambil alih (take over) untuk dikelola bangsa Indonesia.

Banyak negara di dunia ini yang menawarkan kerjasama dengan Indonesia seperti China dan Australia atau negara-negara lain untuk meneruskan pengelolaan pertambangan di Papua.

Kepada wartawan di Jakarta, Selasa(17/11/2015), mantan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua ini menegaskan, semua perjanjian yang dibuat pemerintah dengan PT Freeport hampir tidak ada yang menguntungkan masyarakat Papua.

“Saya kira kehadiran Freeport tidak membawa keberuntungan buat masyarakat di Papua,” kata Sabam.

Menurut dia, pemerintah Indonesia bisa meniru gebrakan Hugo Chavez yang dengan berani menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan tambang milik Amerika Serikat di Venezuela.

Pemimpin Venezuale mengambil alih seluruh perusahaan asing yang beroperasi di negaranya, meski harus membayar kompensasi atas nasionAlisasi tersebut.

“Bila perlu Indonesia mengirim sebuah tim ke Venezualea untuk mempelajari bagaimana mereka mengambil alih semua perusahaaan asing yang sejak lama beroeprasi di negara itu,” kata Sabam.

Dia mengaku tidak rela jika sampai pemerintah Indonesia dikibuli oleh perusahaan tambang raksasa Freeport.

Selain mengusulkan mengambil alih, Sabam menyarankan juga supaya meninjau para pemegang saham sejak era Orde Baru.

Harus diperiksa apa alasannya orang Indonesia ikut pemegang saham PT Freeport, misalnya apakah karena mereka dulu karena berkuasa.

“Jadi, yang ditinjau itu dengan Freeport itu secara menyeluruh, tidak hanya masalah yang sedang ramai saat ini,” kata Sabam seraya menambahkan, dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh oknum anggota DPR terlalu rendah atau terlalu kecil.

Menurut dia, pihak-pihak yang setuju dengan perpanjangan konrak Freeport di Papua saat ini justru untuk meraih keuntungan sendiri atau kelompoknya.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ini menyatakan sudah lama mengusulkan supaya ditinjau ulang kontrak kerjasama antara PT Freeport dengan pemerintah RI.

Dia pernah berdebat dengan bos perusahaan ini di New York, AS. Ketika itu Sabam meminta untuk memperbaiki perjanjian-perjanjian yang merugikan Indonesia.

“Saya tegaskan kepada bos Freeport sedunia perjanjian juga bisa diubah,” kata Sabam pada waktu itu.