TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPR Setya Novanto merasa diperas dalam polemik pencatutan nama Presiden dan Wapres untuk menjamin kelancaran renegosiasi kontrak PT Freeport.

Sebab, pertemuannya dengan pengusaha minyak Reza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin direkam dan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Dalam pertemuan itu, Novanto bersama Reza diduga meminta saham ke PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Saya merasa ini kayak blackmail, juga begitu, diedar-edarkan," kata Novanto saat ditemui di kediamannya, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015) malam.

"Saya begini juga Ketua DPR, kok sampai tega mem-blackmail begitu," ujarnya.

Novanto menegaskan, awalnya Maroef-lah yang menemui dia di DPR.

Menurut dia, Maroef meminta jaminan agar kontrak PT Freeport bisa diperpanjang sampai 2041.

Setelah itu, PT Freeport bersedia membangun smelter.

Namun, smelter itu bukan di Papua, melainkan di Gresik. Pertemuan kemudian berlangsung sekali lagi dengan pembahasan yang sama.

Dalam pertemuan ketiga pada 16 Juni 2015 di kawasan Pacific Place, Novanto akhirnya mengajak Reza karena curiga dengan maksud PT Freeport. Saat itulah pertemuan direkam.

"Saya enggak mengerti juga apa motif dan tujuannya mem-blackmail seperti itu," ujar Novanto.

Novanto menegaskan, transkrip pembicaraan dari hasil rekaman pertemuan yang kini banyak beredar di media sosial tidak utuh.

Novanto hanya menegaskan bahwa tidak pernah ada percakapan yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seperti yang dituduhkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Selain itu, menurut dia, tidak pernah ada pula permintaan saham atas nama Jokowi-JK baik dari dia maupun Reza.