TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bila memang terbukti melakukan pemerasan terhadap Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo, Ketua DPR, Setya Novanto, berarti telah mencemarkan bangsa.

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nasir menilai Setya Novanto seharusnya mengundurkan diri.

"Siapapun yang merasa sudah langgar kepatutan, dia layak untuk mundur," kata Haedar Nasir kepada wartawan, usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa,(24/11/2015).

Bila memang Setya Novanto atau yang akrab dipanggil Setnov itu melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan, maka aksinya itu sudah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap elit-elit politik.

Sangat disayangkan bila karena ulang satu-dua orang, masyarakat tidak lagi percaya elitnya.

Bagi pejabat lain, kasus yang diduga dilakukan Setnov itu bisa dijadikan pembelajaran bahwa semua pihak harus menjaga diri, untuk tidak melakukan kecurangan. Menurut Ketua PP Muhamadyah, pejabat seharusnya jadi teladan.

"Saya yakin kasus belakangan ini yang ramai juga suatu indikasi yang kita perlu komitmen nasional, mari saatnya para eliit bangsa ini menjaga kehormatan, kepercayaan," katanya.

Dalam pertemuannya dengan Jusuf Kalla, Haedar Nasir mengaku sempat membahas soal prilaku elit-elit yang tidak bisa diteladani masyarakat.

Namun ia tidak secara spesifik membahas kasus Setnov dalam pertemuan tersebut.

"Yang kami sampaikan ke Wapres bahwa sebagai kekuatan nasional yang slama ini menjadi pemandu moral bangsa, kita ingin agar seluruh elit di negeri ini mampu jaga marwah bangsa dan kehormatan, kepercayaan," katanya.