TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi mengatakan penunjukkan menteri penghubung untuk negara lain tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki Kementerian Luar Negeri.

"Tentunya tidak akan overlaping (tumpang tindih)," ujar Retno di Kompleks Istana kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Retno mengatakan penunjukkan menteri penghubung tersebut justru menguatkan kerja tim pemerintahan dalam rangka kerjasama luar negeri, sehingga komunikasi dalam menjalin kerjasama tiap negara bisa dilakukan secara intensif.

"Justru kami membentuk satu tim yang kuat untuk melakukan kerja sama yang lebih intensif dengan negara lain, dalam hal ini adalah khususnya untuk bidang investasi," ucap Retno.

Retno menjelaskan, selama ini terjadi bottle necking atau penyumbatan implementasi kerjasama investasi dengan negara-negara lain karena hanya ditangani oleh beberapa lembaga atau kementrian.

"Banyak sekali investasi yang pada akhirnya sulit untuk diimplementasikan, direalisasikan karena ada beberapa masalah yang ada di kita. Nah, karena itu Presiden meminta agar ada satu menteri yang benar-benar bertanggungjawab untuk menggaransi bahwa investasi tersebut bisa berjalan," kata Retno.