Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Demokrat: Pemerintah Bimbang soal Revisi UU KPK

Saya menilai pemerintah tidak tegas dan terjebak pada kebimbangan di dalam pengusulan revisi UU KPK.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Demokrat: Pemerintah Bimbang soal Revisi UU KPK
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gerakan Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi dan Komite Persatuan Rakyat Tolak RPP Pengupahan berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015). Massa pendemo mendesak Presiden Jokowi menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis anti korupsi, batalkan revisi UU KPK, dan menolak RPP pengupahan yang mereka nilai akan merugikan pekerja. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

"Harusnya mereka mengantisipasi potensi resistensi publik dan secara jujur mengaskan ke publik tentang arah dan itikad revisi," kata dia.

Bila sekarang inisiatif revisi hendak diambil oleh DPR, dalam hal ini KIH, terkesan hendak menyelamatkan citra pemerintah Presiden Jokowi-JK.

"Sekarang pemerintah bak makan buah simalakama. Maju kena, mundur kena. Kalau terus maju merevisi dengan ide pelemahan akan menggeser citranya di publik," ujarnya.

Bila mundur, juga akan mencoreng prestasi legislasi dan kekompakan koalisi pendukung.

Karena itu dia menyarankan, sebaiknya revisi UU KPK tersebut dibatalkan demi kepentingan bangsa dan negara.

"Pemerintah harus lebih sensitif merasakan aspirasi rakyatnya. Dan DPR sebaiknya juga fokus mencurahkan enerjinya membahas RUU lain yang tak kalah pentingnya seperti RUU KUHP, KUHAP dan Kamnas," tandasnya.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas