TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Ridwan Bae mempersoalkan keabsahan putusan pada pekan lalu.

Dimana, MKD telah memutuskan untuk melanjutkan proses kasus Ketua DPR Setya Novanto dengan berpijak pada keterangan ahli bahasa.

"Bukan maksud menganulir, tapi keabsahan keputusan tanggal 24 November sama sekali tidak ada. Karena verifikasi terhadap bukti awal itu sama sekali tidak lakukan," kata Ridwan Bae di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11/2015).

MKD sebelumnya sempat mempersoalkan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said saat melaporkan Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport Indonesia.

MKD lalu memutuskan sidang dilanjutkan setelah mendapatkan keterangan ahli bahasa Yahya Bacharia.

"Mereka hanya menerima verifikasi administrasi dan itu jadi polemik karena seorang menteri tidak boleh mengadukan anggota DPR. Kemudian diputuskan dua ahli bahasa dan ahli hukum tata negara, tapi yang hadir hanya ahli bahasa. Tidak hadirnya ahli hukum maka harus ditunda sambil menunggu," kata Anggota Komisi V DPR itu.

Menurut Ridwan, keputusan MKD pekan lalu terkesan terburu-buru karena adanya desakan masyarakat. Oleh karenanya, ia mempertanyakan kehadiran saksi yang hanya ahl bahasa.

Padahal, katanya, MKD memutuskan memanggil ahli bahasan dan hukum. Ia menyebut terdapat sejumlah anggota fraksi yang menentang keputusan MKD pada pekan lalu. Fraksi tersebut antara lain PAN, PDI Perjuangan, Gerindra dan PPP.

"Apa korelasinya ahli bahasa sama ahli hukum. Itu perbedaan kami. Lebih anehnya lagi dalam ketentuan yang ada, setelah verifikasi terjadi dan lengkap baru diajukan tindak lanjut. Tapi ternyata mereka menindaklanjuti justru ketika verifikasi berjalan sambil menjalankan verifikasi mereka menetapkan jadwal-jadwal ini kan keanehan semua. Saya ingin ini jelas dan terang, bahwa politisasi tercipta hanya untuk mencari persoalan," ungkapnya.