TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Daniel Zuchron menemukan adanya indikasi 'Gerakan Bawah Tanah' dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menarik massa mencoblos pasangan calon tertentu.

Menurutnya, hal tersebut wajar, namun pihaknya saat ini sudah berada di lapangan untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Kami sih mahfum soal hal itu, tapi kami sudah siapkan antisipasinya. Petugas pengawas lapangan kami sudah berada di titik-titik yang kami anggap rawan pengumpulan massa," ujarnya di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/12/2015).

Daniel menjelaskan bahwa pada masa tenang pilkada serentak yang baru dimulai 6 Desember hingga 9 Desember, pihaknya sudah menemukan adanya persiapan barang-barang yang sudah di pak dalam sebuah kardus kecil utuh, untuk dibagikan malam ini.

"Malam ini sampai besok sudah pasti ada yang bergerak. Masifnya besok malam," ujarnya.

Kardus tersebut, kata Daniel berisi sembako dan juga uang senilai lebih dari Rp 30 ribu per kardus. Kardus yang dibagikan akan dibalut atas nama bantuan dari pemerintah daerah kepada masing-masing kepala keluarga.

Hal tersebut sudah dapat dilihat di beberapa Kabupaten, diantaranya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lamongan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Namun dirinya mengatakan, bahwa hal tersebut akan sulit mendeteksi pasangan calon mana saja yang membagikan bungkusan tersebut.

"Sulit sih pasti, karena yang bermain ini biasanya di luar dari tim kampanye," tambahnya.

Dirinya mengatakan bahwa modus 'Gerakan Bawah Tanah' ini melalui cara pertemuan kelompok kecil yang akan didanai oleh salah satu pasangan calon untuk meraup suara pada jadwal pemilihan.

Kemudian, bungkusan yang berisi sejumlah uang dan sembako akan dikoordinir oleh petugas RT/RW setempat ataupun orang yang berpengaruh dalam wilayah tersebut.

"Kami sudah hapal di luar kepala modus seperti ini, makanya kami siapkan langkah preventif," lanjutnya.

Daniel menjelaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan bungkusan tersebut berbanding lurus dengan politik uang oleh pasangan calon, atau hanya bantuan lain yang bersifat personal, karena menurutnya, jika bungkusan tersebut diberikan usai pilkada, maka pihaknya akan semakin sulit untuk mendeteksi adanya praktik politik uang.

"Iya ini susahnya, kalau dibaginya setelah pilkada, kami tidak tahu itu ada indikasi untuk pilkada atau bukan. Sekarang kan ada sistem 'pascabayar' dari pasangan calon," kata Daniel.