Laporan Wartawan  Imanuel Nicolas Manafe dan Nurmulia Rekso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua orang penting di negara ini memberikan reaksinya atas kasus "Papa Minta Saham" yang diduga melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Kedua orang itu yakni Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bereaksi cukup keras menanggapi kasus yang lagi ramai diperguncingkan di masyarakat ini.

Suara Jokowi meninggi dengan mikik yang terlihat marah ketika menanggapi pertanyaan awak media seputar kelanjutan kasus pencatutan nama yang dilakukan Ketua DPR, Setya Novanto atau sering disebut 'papa minta saham'.

Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah awak media, meski tidak bermaksud memarahi media.

Suaranya pun terdengar tegas, hingga suasana menjadi hening

"Sudah saya sampaikan, tidak boleh lembaga negara itu dipermainkan. Itu bisa Presiden dan lembaga negara yang lain," ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Presiden mengatakan tidak masalah jika ada yang menghina dirinya seperti yang terdengar di rekaman diduga suara pengusaha Riza Chalid yang sedang berbincang dengan Setya Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.

"Saya enggak apa-apa katakan Presiden gila, sarap, koppig," kata Presiden.

Namun, Presiden menegaskan, dirinya tidak menyukai jika ada yang mencatut namanya, apalagi meminta saham sebesar 11 persen.

Sebab menurutnya hal itu melanggar etika dan bertentangan dengan moralitas.

"Tapi kalau menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen itu saya enggak mau. Enggak bisa! Ini masalah kepatutan, kepantasan, etika, moralitas dan itu masalah wibawa negara," kata Presiden.

Jusuf Kalla Setuju

Di tempat berbeda, tepatnya Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin petang, Wapres Jusuf Kalla bilang akan jauh lebih baik jika Novanto mundur dari jabatannya saat ini.

"Ya itu lebih bagus sebenarnya, lebih sportif," ujar Kalla.

Selama ini, Kalla memang menentang secara terang-terangan apa yang dilakukan oleh Setya Novanto lantaran Setya dianggap mencatut nama Presiden Jokowi dan dirinya untuk meminta sebagian saham kepada Freeport.

Bahkan, beberapa waktu lalu, Kalla juga mengaku marah terhadap aksi pencatutan itu.

Dia juga sudah membuka peluang akan membawa kasus pencatutan itu ke ranah hukum.

"Biar DPR ya, kemudian langkah hukum. Setelah langkah politik, kita selesaikan secara hukum," ujar Kalla ditemui seusai menghadiri acara di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (17/11/2015).