TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, Andreas Pereira menyatakan bahwa pihaknya tidak mungkin melakukan politik uang ataupun memberikan fasilitas terhadap pasangan calon kepala daerah pada saat pilkada berlangsung.

Menurutnya, PDI Perjuangan tidak mempunyai dana untuk melakukan hal tersebut.

"Urus kader saja setengah mati mau politik uang. Kami tegaskan kami tidak punya uang untuk lakukan politik uang di pilkada," ujarnya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Andreas juga menyatakan bahwa praktik kotor tersebut tidak akan pernah dilakukan oleh kadernya karena tidak sesuai dengan keinginan mencapai kepemimpinan yang bersih sesuai dengan konsep Trisakti dan Nawacita presiden.

Jika terbukti, maka sudah seharusnya panwaslu menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan ketegasan kepada pihak-pihak yang melakukan praktik politik uang.

"Bawa saja ke panwas. Sudah ada tempatnya disana. Praktik politik uang ini sudah tidak dapat dibenarkan oleh negara di sistem pemilihan umum seperti pilkada serentak," tambahnya.

Andreas mengatakan bahwa kepala daerah yang terpilih dari PDI Perjuangan merupakan kepala daerah pilihan yang dipilih karena kualitas dan hasil kerjanya selama ini. Bukan dari kepala daerah yang membagikan uang kepada masyarakat.