TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Bunyi kerja Kantor Staf Kepresidenan (KSP) semenjak diketuai Teten Masduki tak senyaring ketika Luhut Binsar Pandjaitan mengepalainya.

Bila masih ingat, saking nyaringnya bunyi KSP era Luhut, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat beberapa kali melayangkan kritik keras lantaran dianggap terlalu memiliki kewenangan yang besar di pemerintahan.

Tapi bunyi itu kini berganti jadi senyap. Teten sendiri mengakui hal itu meski ia tak setuju bila lembaga yang dipimpinnya itu kini lebih banyak menganggur alias tidak bekerja.

"Ada perubahan fungsi KSP sedikit senyap bukan enggak ada pekerjaan. Kami hampir kewalahan banyak yang disampaikan presiden kepada kami," ujar Teten yang juga mantan aktivis anti korupsi itu di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Minggu (13/12/2015).

Pria yang sempat menjadi guru itu punya istilah sendiri untuk menggambarkan fungsi KSP saat ini. Katanya, seperti "Koki Dapur Pemikiran Presiden Jokowi".

Selain memantau, memonitoring program prioritas, dan mengusahakan penyelesaian masalah, kini KSP juga memiliki tugas memberikan penilaian kinerja menteri dan melaporkannya kepada Presiden Jokowi.

Namun, dia mengatakan tak membuat rapot merah kinerja menteri yang langsung dilemparkan ke publik.

Menurut Teten, dengan adanya laporan maka Presiden Jokowi bisa memberikan arahan atau mengevaluasi langsung kinerja menterinya.

Tidak ribut, tidak banyak omong

Selain itu, kini KSP juga berfungsi memastikan janji-janji politik Presiden dan Wapres selama kampanye masuk ke dalam program-program kementerian.

Menurut dia, janji politik tak boleh hanya menjadi slogan berupa nawacita saja tapi juga harus terealisasi.

Itulah fungsi KSP, menurut Teten, sebagai koki dapur pemikiran Presiden Jokowi. Lembaga ini menyiapkan banyak hal untuk kebijakan strategis Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

"Di dapur itu tidak ribut, tidak banyak omong, cuma seorang koki. Jadi perlu diketahui jangan ada anggapan sekarang kok sepi. Tapi itulah yang dikehendaki saat ini," ucap Teten.

Saat ini tutur dia, ada 100 program prioritas kementerian dan lembaga yang dimonitor oleh KSP. Sedangkan untuk tahun depan, tugas itu akan semakin besar lantaran harus memonitor 360 program.

Namun, KSP tak akan bekerja sendiri, sebab ada juga bantuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kalau ada sumbatan-sumbatan (pada program prioritas), kami mencari solusi bottlenecking. Presiden bisa membawa masalah di rapat kabinet. Bisa memanggil menterinya," kata pria yang sempat maju sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat pada tahun 2013 silam.

Penulis : Yoga Sukmana