TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), akhirnya menuntaskan evaluasi yang dilakukan terhadap setiap kementerian, lembaga negara dan pemerintah provinsi.

Hasil evaluasi tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) kepada pimpinan inatansi - instansi tersebut, maupun perwakilannya, melalui sebuah acara yang digelar di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (15/14/2015).

Dalam sambutannya, Wakil Presiden dengan nada bercanda mengatakan proses penyerahan evaluasi tersebut, mengingatkannya pada acara pembagian rapor anaknya.

"Saya teringat waktu mengantar anak diterima rapor," katanya yang mengundang gelak tawa para undangan.

Dalam peristiwa hari ini, ia merasa perannya adalah sebagai wakil kepala sekolah, yang membagikan rapor kepada orangtua murid. Sedangkan MenteriPAN RB, Yuddy Chrisnandi merupakan petugas tata usaha dalam dalam peristiwa hari ini.

"Kalau menteri PAN kan seperti kepala tata usaha kalau di sekolah. Saya bicara sebagai wakil kepala sekolah," ujar Wapres.

Penilaian tersebut dilakukan dengan menilai rencana, pelaksanaan dan pengawasan program di setiap institusi. Hasil evaluasi tersebut adalah berupa huruf, yakni D (dengan nilai 0-33), C (30-50), CC (50-60), B (60-70), BB (70-80), A (80-90) dan AA (90-100).

Untuk Kementerian dan Lembaga nilai rata-ratanya adalah 65,82, dan pencapaian tersebut termasuk sebuah peningkatan dibandingkan 2014 lalu yang mencapai 64,70. Pada kategori Pemerintah Provinsi juga dapat dikatakan meningkat, yakni dari 59 21 pada 2014 lalu, menjadi 60, 47 pada tahun ini.

Namun tak ada satupun institusi yang mendapat nilai sempurna, A. Sedangkan peringkat terbaik ke dua AA, hanya empat lembaga yang sukses meraihnya, yakni Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lagi-lagi dengan nada bercanda, Jusuf Kalla mengaku percaya hasil evaluasi ini memang sengnaa diumumkan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember lalu.

"Supaya jangan jadi bahan kampanye. Bahaya yang dapat C, D, (bisa) tidak terpilih," ujarnya.