TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Pimpinan KPK, Irjen Pol Basaria Panjaitan menilai rivalitas antar-penegak hukum yang terjadi belakangan ini, terutama antara KPK dan Kepolisian, disebabkan oleh orang-orang dilembaga tersebut yang tidak mengerti peran masing-masing.‎

‎"Masalah rivalitas penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, Kalau masing masing para penegak hukum punya persepsi sama dan benar benar bekerja sesuai peran dan fungsinya saya yakin dan percaya keributan penegak hukum itu sendiri itu tidak ada," ujar Basaria dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Selasa (16/12/2015).

Menurut Basaria‎ KPK dibentuk untuk memberdayakan kepolisian dan kejaksaan yang kinerjanya dianggap tidak efektif dan efisien. Sementara kepolisan sendiri tugasnya diatur dalam tugas pokok Polri.

KPK dengan kewenangannya yang lebih dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi bisa mengambil alih kasus dari kepolisian atau kejaksaan. Sebaliknya juga KPK bisa melimpahkan kasus yang dari awal ditanganinya kepada KPK dan kejaksaan sesuai dengan UU nomor 30 tahun 2002 yang dibuat dengan tujuan mulia dan semangat reformasi.‎ Namun selama ini fungsi tersebut tidak tampak terjadi.

"Kalau timbul ego sektoral, ini adalah orang orangnya, kalau semua anggota paham yang ada dalam UU itu, saya percaya keributan dan ego sektoral tidak ada," paparnya.

Namun menurutnya bukan berarti orang-orang di KPK tidak mengerti perannya. Tetapi lantaran tugas dan wawenangnya yang luas, peran tersebut sering tidak terkontrol.

"Maaf ini, kalau kita ke daerah kalau (polisi) ditanya tugas pokonya apa? Mungkin dia tidak bisa jawab tugas pokoknya sesuai Undang undnag. Tapi dia jawab saya jaga di sini, saya jaga disitu. Bukan KPK tidak mengerti tugas pokoknya tapi mungkin karena tugasnya luas dan berat dan kewenangan yang luar biasa," pungkasnya.