Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan program khususnya di perbatasan.

Sinergitas tersebut dibangun agar pemerintah daerah ke depannya bisa tersambung dengan kantor perwakilan RI di luar negeri.

Seperti diketahui, tak sedikit wilayah Indonesia seperti Entikong dan Malinau yang berbatasan darat dengan negara lain.

‎Perancangan konsep sinergitas ini diyakini mampu menyelesaikan masalah perbatasan di Indonesia.

Demikian diungkapkan Sekjen Kemendagri, Yuswandi A Tumenggung kepada wartawan, Kamis (17/12/2015).

"Mikir seperti ini harusnya 10 tahun lalu, bukan sekarang," ucap Yuswandi.

Urgensinya, komunikasi harus terjalin baik antar jajaran pemerintah.

Dalam hal ini Pemda bersama perwakilan RI di negara lain di bawah arahan Dubes.

Dengan demikian, komunikasi bisa berjalan langsung antara kedua pihak dan lebih efisien.

Awalnya, kerjasama ini diwacanakan Kemenlu RI yang konsen membangun sambungan koneksi.

Kemendagri sendiri mengaku menyambut baik dan menyetujui pertemuan lanjutan yang dijadwalkan Januari 2016.

Nantinya, lanjut dia, ada skala prioritas yang direncanakan terkait tema apa saja yang akan dikedepankan dalam program ini.

"Untuk 34 provinsi saya rasa sudah bisa dikordinasikan, tinggal bagaimana kabupaten/kota. Ini menjadi kewajiban kita terhubung agar bisa berkomunikasi satu sama lain," imbuhnya.

Sementara, Sekjen Kemenlu, Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo menilai kemampuan pihaknya tak bisa berjalan tanpa dukungan Kemendagri.

Ia mengilustrasikan sinergitas dan komunikasi ini sebagai kunci dengan pintu berupa sarana dan prasarana dari pemerintah.

"Ada 3 hal yang harus diperhatikan, kecepatan komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana, terakhir keamanan informasi," kata Yohanes.

Merujuk program Presiden Joko Widodo, ia mengatakan, ada beberapa hal dimana Kemendagri dan Kemenlu perllu berkolaborasi.

Contohnya mulai dari isu terkait kedaulatan NKRI di daerah perbatasan, perlindungan TKI yang berasal dari daerah dan sektor ekonomi di daerah.