TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia khusus (Pansus) PT Pelindo II (Persero) melaporkan hasil kinerja penyelidikan terhadap permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN tersebut. Dari hasil kerja Pansus diketahui adanya persoalan besar yang terjadi di Pelindo II.

Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka menyebut ada persoalan besar yang terjadi di perusahaan yang dikomandoi RJ Lino itu. Persoalan itu antara lain mengenai pengadaan barang dan jasa di Pelindo II serta perpanjangan ‎konsensi Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh Pelindo II kepada perusahaan asal Hongkong, Hutchison Port Holdings (HPH)‎.

"Persoalan besar yang juga ditemui Pansus Pelindo II adalah tata kelola perusahaan PT Pelindo II termasuk persoalan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Program pembangunan dan pembiayaan terminal pelabuhan Kalibaru oleh PT Pelindo II," kata Rieke di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Anggota Komisi IX DPR RI itu menuturkan, Pansus juga memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait temuan yang telah ditemukan pihaknya. Rekomendasi itu antara lain pemerintah memberikan teguran keras kepada Deutsche Bank sebagai konsultan keuangan Pelindo II yang telah melakukan fraud.

"Pansus merekomendasikan pencopotan RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II. Pansus juga merekomendasikan kepada Presiden RI agar gunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Rini Soemarno selaku Menteri BUMN," tuturnya.

Terkait JICT, Pansus kata Rieke merekomendasikan agar kontrak dikembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 2016. Pansus juga meminta Pelindo II menghentikan praktek pembarangusan pekerja atau union busting kepada para pekerja JICT.

"Pansus juga merekomendasikan agar dipekerjakannya kembali karyawan yang telah mengalamipemutusan hubungan kerja secara sepihak dan mengembalikan kembali karyawan yang dimutasi secara sepihak," tandasnya.