TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Rekomendasi dari Pansus Pelindo II untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan R.J Lino ternyata tidak semudah yang dibayangkan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan untuk mencopot Rini dan RJ Lino butuh pertimbangan dari aspek-aspek lainnya.

"Ini kan di DPR itu suatu saran politik, saran politis pemerintah tentu selain mempertimbangkan politis juga mempertimbangkan aspek lainnya," ujar JK kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat(18/12/2015).

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, Pansus menilai bahwa Menteri BUMN dan Dirut Pelindo II telah bertindak dengan tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik.

Pansus merekomendasikan tujuh hal, dan rekomendasi tersebut sudah disetujui dalam sidang paripurna. Rekomendasi Pansus lainnya adalah pembatalan kontrak antara PT Pelindo II dan Hutchison, karena ada indikasi suap, kerugian negara, serta transferpricing

Pansus juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan terhadap Deutsche Bank, yang bertindak sebagai konsultan dalam pinjaman asing tersebut, karena diduga melakukan ‎manipulasi.
‎
Untuk persoalan tenaga kerja, rekomendasi Pansus adalah pengangkatan kembali pekerja yang diputus kontrak kerjanya secara sepihak.