TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Lima orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dipilih oleh Komisi III DPR melalui mekanisme voting, termasuk memilih satu di antaranya selaku ketua KPK.

Voting dilakukan, setelah musyawarah tak menemukan titik mufakat, mengingat komposisi delapan calon agak rumit dikerucutkan menjadi kesimpulan tunggal yang disepakati seluruh anggota.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini mengapresiasi proses seleksi Calon Pimpinan (Pansel) KPK yang telah telah berakhir Kamis (17/12/2015).

"Secara umum, proses seleksi Capim KPK berjalan baik, meski sempat terjadi perbedaan pendapat antara Komisi III DPR dengan Pansel (Panitia Seleksi) KPK. Dinamika akhirnya berjalan dengan baik dan sehat," ungkap legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII ini.

Setelah dipilih oleh Komisi III DPR, lima orang Capim KPK ditetapkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna Jumat (18/12/2015).

Adapun kelima Capim terpilih itu adalah Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang. Sedangkan Ketua KPK terpilih yaitu, Agus Rahardjo yang didukung 44 suara anggota Komisi III DPR.

Meski beberapa suara bernada sumir terhadap pimpinan KPK yang baru, Amelia menilai keseluruhan proses sudah berjalan dengan benar.

Proses seleksi yang ketat, berikut bobot dan penilaian yang memadai terhadap para Capim, menurut Amel bisa menjadi jaminan awal, bahwa para pimpian baru KPK bisa mengawal proses pemberantasan korupsi ke depan.

Menurutnya, para pimpinan terpilih itu juga sesuai dengan pilihan yang ditetapkan fraksinya, Parta NasDem.

"Alhamdulillah, pimpinan KPK baru ini sesuai dengan yang kita harapkan," ungkap Amel.

Saat ditanya apakah kelimanya sama persis dengan keputusan Fraksi Partai NasDem terkait Capim KPK, Amel enggan menjelaskan secara detil.

"Yang jelas sesuai dengan harapan Fraksi NasDem," kata Amel.

Meski pun begitu, Amel mengingatkan bahwa tugas pimpinan baru KPK tidaklah mudah, mengingat prestasi pemberantasan korupsi Indonesia hingga saat ini masih belum menggembirakan.

Amel berharap para pimpinan KPK ke depan bisa menjawab keraguan publik dengan membuktikan kinerjanya lewat prestasi pemberantasan korupsi.

Prestasi itu, menurut Amel bisa dilihat dari meningkatnya rating pemberantasan korupsi di Indonesia ke taraf yang lebih baik.

Ia menyitir indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparency International, di mana Indonesia masih menempati peringkat 107 dari 175 negara. Untuk memperbaiki penanganan korupsi itu, Amel memberi tiga catatan kepada KPK.

"Pertama, harus ada sinkroniasi kinerja antara KPK dengan penegak hukum lainnnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Kedua, harus ada keseimbangan antara upaya penindakan dan pencegahan korupsi. Ketiga, dilakukan pendidikan yang masif terkait upaya membangun kesadaran anti korupsi terhadap seluruh lapisan masyarakat," tandas Amel.

Legislator yang baru dirotasi dari Komisi IX DPR ini berharap KPK bisa bertugas dan menjalankan fungsinya secara maksimal, mengingat korupsi adalah persoalan yang mengendap bersama sistem kekuasaan. Maka penanganannya juga harus dilakukan secara sistemik.