Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan hasil survey PolComm Institute dari 1.200 responden, 61 persen diantaranya menginginkan adanya reshuffle pada awal tahun 2016.

Sementara 19,8 persen mengatakan tidak perlu.

"Biasanya hal seperti ini terkait dengan kinerja menteri yang dinilai baik atau tidak baik," kata peneliti Polcomm Institute Afdan Marwa Putra di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (20/12/2015).

Dalam hasil surveynya pun ada beberapa menteri yang dianggap tidak membantu kerja presiden "Ada beberapa yang dinilai tidak membantu presiden untuk mengurusi negara," ujarnya.

Afdan menjelaskan bahwa responden yang mayoritas menempuh pendidikan SMA dan sarjana tersebut berpendapat, Presiden Jokowi telah merealisasikan janji kampanyenya kepada publik dalam satu tahun ke belakang.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil survey pihaknya yang menyatakan 41,2 persen publik menilai bahwa Jokowi telah menepati janjinya dan 40,1 persen menilai belum menepati janji politiknya semasa kampanye.

Perlu adanya reshuffle juga dikatakan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu yang meminta Presiden Jokowi untuk mencopot dua menteri yang dinilai menimbulkan kegaduhan selama ini.

Dua menteri yang layak dicopot yaitu Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Dua orang itu harus dicopot sesegera mungkin. Karena sudah tidak sejalan Nawacita. Mereka cuma akan jadi penghambat saja. Penyelusup bangsa harus dibuang," kata Masinton.

Alasannya, Masinton menilai bahwa kasus PT Freeport Indonesia dan kasus PT Pelindo II, berawal dari dua menteri tersebut yang mempunyai kepentingan lain, serta menggunakan jabatannya.