TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Suara saya mengkritik Pak JK sebagai Wapres adalah mewakili sikap saya sebagai warga negara dan sebagai wakil rakyat."

Demikian anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu tegaskan menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menduga Masinton telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu, menjadi juru bicara.

Melihat semuanya ini, anggota Panitia Khusus Pelindo II ini menjadi teringat ketika dulu ia mahasiswa menyuarakan fakta dan kebenaran melalui kritik terhadap rezim orde baru.

Suara mahasiswa diberikan stigma oleh rezim orba yang berkuasa saat itu bahwa mahasiswa ditunggangi.

"Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak JK sebagai orang tua dan tokoh senior yang saya hormati. Sikap dan kritik yang saya sampaikan secara terbuka adalah corong yang menyuarakan kepentingan umum," tegas Politikus PDI Perjuangan ini kepada Tribun, Rabu (23/12/2015).

Dia pastikan, tidak ada motif lain selain menyuarakan kehendak rakyat yang mengamanatkan agar negara dikelola dengan benar tanpa mencampuradukkan antara wewenang kekuasaan dengan kepentingan bisnis (conflict of interest). Seperti yang pernah terjadi pada masa orde baru.

Dia pun mengingatkan bahwa kala, di masa Orde baru, rakyat mengkritik pemanfaatan pengaruh jabatan dan kekuasaan Soeharto sebagai Presiden untuk memenangkan kepentingan bisnis keluarga dan kroni Cendana.

"Semua informasi dan pernyataan yang saya sampaikan adalah fakta-fakta yang sebelumnya sudah diketahui publik melalui pemberitaan di media massa," ujarnya.

Seperti, imbuhnya, pengadaan listrik 35 ribu megawatt, penggeledahan kantor Pelindo II oleh Bareskrim Mabes Polri, maupun tentang Freeport.

Walaupun pahit, kebenaran harus disuarakan.

"Itulah politik sebagai sikap dan politik sebagai perjuangan yang saya pahami sejak pergerakan mahasiswa hingga sekarang sebagai anggota parlemen di DPR. "

"Sebagai orang muda kami butuh tauladan dan bimbingan kenegarawanan Pak JK," katanya.