TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Di akhir tahun 2015, isu mengenai reshuffle kabinet kembali bergulir.

Mengenai sinyal perombakan kabinet, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal berpendapat bahwa reshuffle kabinet adalah hak preogratif presiden yang harus dihormati.

Namun di sisi lain Presiden harus berpikir jernih dalam melakukan perombakan.

Anggota Fraksi PKS ini melihat isu reshuffle yang hangat belakangan ini lebih mengarah ke deal-deal politik tertentu, bukan pada isu perbaikan kinerja pemerintah.

“Silahkan Presiden menggunakan hak proregatifnya untuk memperbaiki kinerja kabinet. Saya melihat isu reshuffle yang hangat belakangan ini lebih mengarah ke deal-deal politik tertentu, bukan pada isu perbaikan kinerja pemerintah,” kata Refrizal di Jakarta, Senin(28/12/2015).

Refrizal yang juga anggota Komisi VI DPR RI menjelaskan bahwa dalam pandangannya Menteri BUMN berkinerja lebih baik dibandingkan dengan (mitra) menteri lainnya di Komisi VI.

Tetapi sayangnya desas-desus akan terjungkalnya menteri BUMN di kabinet kerja begitu besar.

“Ukuran pak Presiden dalam melakukan reshuffle apa? Harus ada evaluasi yang terukur supaya jelas menteri-menteri mana saja yang pantas direshuffle. Presiden jangan asal melakukan reshuffle, apalagi reshuffle yang dilakukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai tertentu atau mengakomodir partai tertentu yang sudah ngebet ingin masuk kabinet”. tegas Refrizal.

Seperti diketahui di media sosial gencar dengan isu reshuffle Kabinet Kerja jilid 2, beberapa menteri secara terpisah telah mengeluarkan komentar yang menguatkan sinyalemen adanya reshuffle, tampaknya waktu reshuffle kabinet kerja semakin dekat.