TRIBUNNEWS.COM - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) siap mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membangun 3.500 kapal untuk nelayan seluruh Indonesia.

Direktur Komersil BKI, Ibrahim Gause, keterlibatan BKI dalam mendukung program KKP dari mulai perencanaan, pengawasan dan sertifikasi kapal.

“BKI dipercaya oleh KKP untuk terlibat pernggarapan proyek 3.500 kapal nelayan. Mulai dari perencanaan, pengawasan hingga sertifikasi kapal,” ujar Ibrahim dalam keterangan pers, Rabu (30/12/2015).

Menurut Ibrahim, BKI yang merupakan perusahaan BUMN bergerak dibidang klas sangat berpengalaman di bidang proyek pembangunan kapal.

Maka dari itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan BUMN dalam program pengadaan kapal selaras dengan misi untuk menjadi poros maritim dunia dan sudah seharusnya program ini menjadi program nasional.

“Sudah seharusnya program pemerintah bersinergi dengan BUMN agar selaras misi utuk menjadi poros maritim dunia,” terang Ibrahim.

Untuk kelancaran program pemberian kapal untuk nelayan di seluruh Indonesia, BKI wajib memberikan sertifikasi kapal nelayan tesebut untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menurutnya, dengan diperbarui kapal nelayan, produksi tangkapan ikan di laut bisa meningkat lebih baik.

Ibrahim menilai BKI memiliki potensi besar. Menurutnya, BKI yang didirikan tahun 1964 merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan pemerintah untuk mengkelaskan kapal niaga berbendera Indonesia sesuai keputusan Menteri Perhubungan Laut No 1/17/1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Kapal-kapal berbendera Indonesia untuk memiliki sertifikat klasifikasi kapal yang dikeluarkan oleh BKI.

Untuk tahun 2016 proyeksi pendapatan BKI non klasifikasi akan terus meningkat dengan adanya kerjasama proyek pembangunan kapal nelayan KKP.

“Maka itu kami optimis perusahaan dapat menargetkan angka satu triliun lebih dengan komposisi klasifikasi Rp 350 miliar dan non klasifikasi Rp. 800 miliar,” jelasnya.