TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Politikus partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menyarankan kepada dua kubu Golkar --DPP Golkar hasil Munas Bali dan DPP Golkar hasil Munas Ancol -- untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah.

Hal ini dikatakan Agun, pasca dicabutnya SK untuk kepengurusan Golkar hasil munas Ancol, dan tidak diterbitkannya SK untuk kepengurusan DPP Partai Golkar hasil munas Bali.

Dikatakan, apabila berpedoman kepada Surat Dirjen AHU yang ditandatangani Dirjen Tata Negara, menegaskan agar perbedaan itu diselesaikan melalui meknisme internal partai yang pelaksanannya mengedepankan prisip arif, bijak dan berkeadilan.

"Artinya Pemerintah (Kemenkumham red) dalam hal ini, konsisten untuk penyelesaian konflik Golkar ini, tetap mempedomani UU parpol," kata Agun, Senin (4/1/2016).

"Pemerintah hanya akan menerbitkan SK baru hanya melalui mekanisme internal (AD/ART). Mekanisme internal dalam AD/ART mengatur tentang sejumlah rapat-rapat dan musyawarah, untuk tingkat pusat, ada rapimnas dan munas," lanjutnya.

Hal ini, Agun menegaskan kembali, dapat dilakukan apabila kedua kubu lebih mengedepankan kepentingan keutuhan partai daripada ego semata.

Namun, apabila keduanya belum berpikir yang sama, imbuh Agun, dapat meminta Mahkamah Partai untuk menyelesaikan konflik kepengurusan ini.

Konflik ini, lanjut Agun, bukan lagi antara antara "Bali" dan "Ancol". Akan tetapi konfllik saling klaim kepengurusan DPP di internal hasil Munas Riau, yang masih belum dapat bersatu kembali dalam DPP hasil munas Riau.

"Oleh karenanya saya berpandangan, Kemenkumham telah bertindak tepat. Masa depan Golkar diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal (AD/ART). Tidak sepatutnya saat ini kita menyalahkan dan menyudutkan pemerintah, dan pihak diluar Golkar," saran Agun.

"Ini masalah internal Golkar yang tidak menjalankan mekanisme internal secara demokratis, tidak jujur dan tidak patuh pada AD/ART dan UU Parpol. Tapi dengan cara yang penuh rekayasa dan oligarkis," sesalnya.

Golkar, Agun mengingatkan kembali, hanya akan selamat apabila dikelola secara demokratis, dengan mengedepankan masa depan partai.

Golkar akan selamat memasuki Pilkada 2017, pileg dan pilpres serentak pada tahun 2019, sambungnya, bila Golkarbersatu, demokratis, regeneratif, dan Merakyat.

"Dan itu hanya bisa ditempuh melalui Forum Munas kembali yang disuarakan wantim, sepuh, pakar, tokoh dan anak muda golkar. Bahwa mekanisme hukum tidak akan menyelesaikan kisruh golkar," tegas Agun Gunanjar.