Djan Faridz: Lulung Gubernurnya, Ahok Jadi Wakilnya
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz mendukung munculnya nama Abraham Lunggana atau Lulung dan Basuki Tjah
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz mendukung munculnya nama Abraham Lunggana atau Lulung dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pasangan calon dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
Namun sebagai pimpinan PPP Djan ingin mendukung Lulung yang merupakan kadernya menjadi Gubernur DKI, sementara Ahok yang jadi wakilnya.
"Kalau seadainya ada duet tersebut pasti dari kader kita dulu dong, Haji Lulung yang jadi gubernur dan Ahok yang jadi wakilnya," kata Djan kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/1/2016).
Dirinya mengatakan, kalau memang pasangan tersebut terwujud, tak menutup kemungkinan PPP akan mengusung pasangan tersebut.
"Pasti kader pertama yaitu Haji Lulung yang jadi Gubernur dan Ahok yang jadi wakilnya. Kalo itu kita pertimbangkan," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Lulung pun secara tegas menolak untuk dipasangkan dengan Ahok sebagai bakal calon kepala daerah DKI Jakarta 2017.
Lulung memiliki alasan tersendiri untuk dipasangkan dengan mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
"Gue nggak mau. Gue nggak mau sama Ahok. Ntar gue ikut gila, gue ogah," kata Lulung di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menyebut tidak ada peluang untuk Ahok menjadi calon yang diusung partainya.
Dirinya memang sudah lama mengetahui kabar Sekjen PPP Dimyati ingin mempasangkan ia dengan Ahok.
"Sekjen itu mau ngwaini-ngawinin gue (sama Ahok) sudah lama. Cuma kan gue nggak mau," ucapnya.
Menurut Lulung, ada permasalahan di DKI Jakarta yang masih menjadi pertanyaannya semenjak Ahok menjabat sebagai Gubernur.
Ia mencontohkan kasus uninterruptible power supply yang belum dijelaskan oleh Ahok.
"Dia itu (Ahok) belum klarifikasi semuanya (kasus di DKI Jakarta).Termasuk uang siluman (dana APBD DKI), termasuk UPS," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.