TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Human Rights Working Group (HRWG) memandang selama 2015 pemerintahan Jokowi-JK lebih banyak berfokus pada dagangan investasi dan pengondisian stabilitas politik. Pemerintahan Jokowi-JK selama 2015 tidak fokus kepada penegakan hak asasi manusia.

"Kami memandang, pada 2015 pemerintahan Jokowi-JK membelakangi agenda reformasi dan penegakan HAM serta demokrasi," kata Rafendi Djamin, Direktur Eksekutif HRWG di kantornya, Selasa (5/1/2016).

Rafendi menuturkan, ketakutan yang akut pemerintah terhadap isu separatisme Papua, misalnya menyebabkan pendekatan represif dan keamanan tetap digunakan bahkan berlebihan. Ia mencontohkan yakni adanya larangan dan pembubaran aksi demonstrasi tentang Papua pada 2015.

"Pembukaan akses terhadap Papua bagi media asing oleh Jokowi justru berbanding terbalik dengan pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menyikapi masalah Papua. Hal ini pula yang tergambar dari sikap pemerintah Indonesia yang melanjutkan eksekusi pidana mati pada tahun lalu," tuturnya.

Masih kata Rafendi, kebijakan ekonomi yang begitu kuat dicanangkan pemerintah juga tidak cukup peka untuk disandingkan dengan pendekatan HAM pada penguatan pendekatan HAM dalam RPJMN dan kebijakan nasional lainnya. Hak asasi manusia, kata Rafendi masih menjadi pemanis di atas teks saja.

"Hak asasi manusia tidak mampu dijadikan ruh dari setiap kebijakan ekonomi dan pembangunan oleh pemerintah," tandasnya.