TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Yayasan Supersemar, Denny Kailimang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait putusan Mahkamah Agung kepada kliennya.

Pada gugatannya, Yayasan Supersemar menggugat negara dan presiden.

Gugatan yang disebut Denny akan digelar sidangnya pada 14 Januari 2016 mendatang berkaitan dengan jumlah denda yang harus dibayarkan yayasan pemberi beasiswa itu.

Menurutnya, Yayasan Supersemar telah diaudit dan uang diterima dari BUMN selama Soeharto berkuasa tidak sebesar denda yang diputuskan Mahkamah Agung.

"Kami cuma dapat kurang lebih Rp 389 miliar. Jumlah yang kita terima dari BUMN itu. Sedangkan putusannya itu beberapa triliun," kata Denny Kailimang saat dihubungi Kamis (7/1/2016).

Selain mengajukan gugatan, Denny menyebutkan, kliennya turut mengajukan somasi ke Kejaksaan Agung.

Hal tersebut dilakukan karena menjelang eksekusi putusan MA, sejumlah rekening Yayasan Supersemar diblokir.

Denny menuding pemblokiran yang telah berlangsung sejak tiga pekan silam, sebagai tindakan sewenang-wenang dan menghambat penyaluran beasiswa.

"Saya harap kejaksaan mencabut itu," katanya.

Perkara kasus Yayasan Supersemar bermula ketika pemerintah pada tahun 2007, menggugat Soeharto dan yayasan tersebut terkait dugaan penyelewengan dana beasiswa yang disalurkan.

Kejaksaan Agung pada gugatannya menyebutkan dana beasiswa yayasan itu yang seharusnya disalurkan ke penerima beasiswa tapi pada praktiknya disalurkan ke beberapa perusahaan seperti Bank Duta, Sempati Air, dan PT Kiani Lestari.

Pada Selasa (11/8/2015) Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Kejaksaan Agungdalam perkara ini dan mengharuskan ahli waris Soeharto 315 juta dollar Amerika Serikat dan Rp 139,2 miliar atau total Rp 4,4 triliun.