TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasto Kristiyanto memastikan bahwa seluruh anggota Fraksi PDI-P tidak akan menghadiri pelantikan Ketua DPR RI jika dilakukan pada 11 Januari 2016 mendatang.

Sebab, kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto, pada tanggal tersebut PDI-P akan menggelar rapat kerja nasional di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

"Pada tanggal tersebut, seluruh Fraksi PDI-P menjadi peserta aktif di dalam Rakernas I," kata Hasto di Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Hasto mengaku sudah meminta Fraksi PDI-P untuk mengirimkan surat kepada pimpinan DPR agar pelantikan tersebut bisa ditunda.

Apalagi, lanjut Hasto, sampai saat ini legalitas Partai Golkar yang kadernya akan menempati posisi Ketua DPR juga belum jelas.

Baik kubu Aburizal dan kubu Agung Laksono sama-sama mengajukan calonnya masing-masing.

Aburizal mengusulkan Ade Komarudin sementara Agung mengusulkan Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Agenda penting dan strategis seperti itu, seharusnya dapat dilakukan setelah ketentuan legalitas dan tatib DPR RI terpenuhi," ucap Hasto.

Hasto membantah agenda rakernas sengaja dijadwalkan bertabrakan dengan pelantikan karena PDI-P tidak setuju Ketua DPR berasal dari Golkar.

Hasto mengatakan, prinsipnya sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P memang seharusnya memimpin lembaga legislatif.

Namun, Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang ada saat ini memang tidak memungkinkan PDI-P untuk mendapat kursi Ketua DPR.

"Kocok ulang pimpinan DPR itu bukan gagasan kami. Yang ingin kami sampaikan adalah dimana dalam demokrasi yang berkeadaban, demokrasi yang sehat, harusnya senafas apa yang disuarakan rakyat dalam pemilu legislatif, seharusnya juga tercermin di dalam susunan pimpinan dewan," ucap dia.(Ihsanuddin)