TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pelopori pembentukan Badan Restorasi Gambut patut diberi apresiasi dan didukung secara positif.

"Hal ini mengingat persoalan gambut sangat krusial dalam pengurangan emisi karbon di udara sebagaimana target pemerintah yang akan mengurangi emisi sebesar 26 persen pada tahun 2020," kata Pengamat Lingkungan, Anwar Lasappa saat dihubungi, Jumat (8/1/2015).

Direktur Forum Studi Lingkungan (Fosil) berharap pembentukan badan restorasi, pemerintah dapat mengembalikan fungsi ekologis lahan gambut, sumberdaya alam dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

"Tentu ini tidak mudah karena butuh waktu lama untuk memulihkan tanah tetapi langkah pembentukan badan restorasi gambut merupakan salah satu solusi," kata Nawa, sapaan akrabnya.

Anwar juga berpesan, agar usaha pemerintah untuk restorasi gambut ini tetap berpegang pada prinsip tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, yaitu menjaga keseimbangan antara aspek ekologis,ekonomis dan sosial.

Seperti diketahui, upaya restorasi atau pemulihan lahan gambut adalah solusi jangka panjang yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sepanjang 18 tahun belakangan.

Namun, untuk itu, Wapres Jusuf Kalla sempat mengatakan butuh biaya yang tidak sedikit, yaitu mencapai puluhan triliun rupiah.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pernah mengatakan bahwa telah diputuskan upaya restorasi tidak mengambil dana dari kas negara karena dipastikan dana yang ada tidak mencukupi

Untuk itu, Siti mengatakan bahwa operasional badan restorasi mayoritas diambil dari hibah internasional.