Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berharap ada kesepakatan antara PT.PLN (Persero) bisa segera bersepakat dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), terkait tarif listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang.

Kesepakatan tersebut menurutnya harus menguntungkan kedua belah pihak.

"Sudah kta bicarakan tdi. Harus win-win (saling menguntungkan). Harus menguntungkan PLN, menguntungkan Pertamina juga," ujar Jusuf Kalla usai memimpin rapat soal listrik, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2015).

Saling menguntungkan yang ia maksud, adalah penetapan harga yang menguntungkan PLN dan Pertamina.

Sehingga PLN mau untuk kembali membeli pasokan listrik dari PLTP Kamojang, namun harga tersebut masih menguntungkan PLN sebagai pemilik pembangkit listrik.

"Jadi harga yang ini harus disesuaikan dengan harga yang menguntungkan Pertamina, dan menguntungkan PLN juga," ujarnya.

Saat ditanya apakah PLN harus mau menerima harga yang ditawarkan Pertamina selama ini, Jusuf Kalla belum bisa menjawabnya.

Namun ia memastikan bahwa harga yang ditetapkan, harus menguntungkan semua pihak.

"Ya pokoknya harus runding. Harus selesai, menguntungkan Pertamina menguntungkan PLN," ujarnya.

Selisih antara PLN dan Pertamina disebabkan kebijakan PLN yang tiba-tiba menaikkan tarif sebesar 9,5 sen Dollar Amerika Serikat (AS) per Kwh, dari listrik yang dihasilkan PLTP Kamojang unit 1,2 dan 3.

PLN menganggap harga tersebut terlalu mahal, sehingga mengakhiri kerjasama.

Sikap tersebut mendapat protes keras dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Ia mengkritik PLN yang seperti tidak memiliki komitmen pemerintah untuk mendorong Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Sudirman Said meminta agar PLN mengubah sikapnya.‎