Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pemerintah masih harus mengimpor beras, untuk menjaga tercukupinya pasokan dan kestabilan harga di pasar, kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Oleh karena itu saat ini pemerintah tengah menjajaki kemungkinan impor beras dari Pakistan.

"Urusannya kita harus punya cukup persediaan, agar harga beras tidak naik, kemiskinan tidak naik, dan kebutuhan terpenuhi," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2015).

Jusuf Kalla dalam kesempatan tersebut juga menyebutkan, bahwa penjajakan impor beras dilakukan tidak hanya di Pakistan.

Penjajakan impor beras kata dia juga bisa dilakukan di negara manapun, yang memungkinkan.

Untuk mengantisipasi kekurangan beras di masa mendatang, Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah masih terus berupaya untuk mengejar swasembada pangan.

Sebelum hal tersebut terealisir, untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat salah satu solusinya adalah impor beras.

"Swasembada tetap jalan, mudah-mudahan bisa kita capai," terangnya.

Sebelumnya, pemerintah telah sukses mengimpor beras sebanyak satu juta ton, dari pemerintah Vietnam.

Beras tersebut masuk ke Indonesia melalui sejumlah pelabuhan, termasuk pelabuhan Tanjong Priok, Jakarta Pusat.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia sudah mendandatangani dokumen dengan pemerintah Pakistan, terkait impor beras.

Kementerian Perdagangan sudah menginstruksikan Perum Bulog, untuk mencari tahu ketersediaan beras di negri tersebut.

Soal berapa banyak beras yang dibutuhkan Indonesia, ia mengaku belum bisa menyebutkannya. Hal tersebut menurut Thomas Lembong masih terus dihitung. Ia memastikan penghitungan itu akan dilakukan secepatnya.

Menurut Menteri Perdagangan, gangguan ketersediaan beras disebabkan gelombang panas El Nino, yang sudah melanda sejak pertengahan tahun lalu. Gelombang tersebut telah merusak tanaman masyarakat.