TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong adanya reshuffle kabinet dinilai tidak baik dalam situasi politik saat ini. Hal itu berbeda bila PAN hanya mengusulkan nama-nama kadernya masuk dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kalau mendesak bilang ke publik, itu mendahului hak presiden. Seolah-olah mereka sudah bilang dapat jatah kursi," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN), Yasin Mohammad, Minggu (10/1/2016).

Yasin mengatakan, sikap PAN tersebut menunjukkan perilaku kurang baik. Seharusnya, PAN yang bergabung dengan pemerintah mendukung langkah-langkah yang dilakukan Presiden Jokowi. Persoalan PAN nantinya mendapat jatah kursi menteri hal itu hak penuh Presiden Jokowi.

"Itu cara-cara kurang baik, dan tidak baik bagi PAN sendiri. Karena baru bergabung dengan pemerintah. Apapun yang dilakukan Presiden nantinya harus didukung. Karena dia sudah jadi pendukung pemerintah, orang baru kok sudah minta-minta, " katanya.

Meski demikian, kata Yasin, bergabungnya PAN ke pemerintah semakin meringankan pertarungan politik di parlemen dan menggoyahkan kekuatan politik Koalisi Merah Putih (KMP).
"Bergabungnya PAN, saya kira itu efektif akan menggoyah politik KMP. Tapi soal reshuffle kalau Presiden mau mengubah harus ada alasan yang tepat ke publik. PAN tak etis mendesak dan harus menerima keputusan Presiden nantinya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PAN Aziz Subekti membenarkan adanya tawaran bagi PAN untuk masuk ke dalam Kabinet Kerja.

Lalu, siapa nama yang akan disodorkan PAN jika perombakan Kabinet Kerja jilid II terjadi?

"Kalau yang berkembang selama ini, yang namanya eye catching, itu Pak Taufik Kurniawan dan Asman Abnur," kata Aziz, Jumat (25/12/2015).

Aziz sendiri tak menyebut jatah menteri yang akan diberikan Presiden Joko Widodo kepada PAN, begitu pula soal sektor kementerian yang nantinya akan diberikan.

"Kalau saya nyebut si ini untuk jatah menteri anu, itu kan kesannya PAN mau ngambil jatah orang," kata dia.

Meski begitu, ia mengatakan, Presiden tentu memiliki pertimbangan jika ingin melakukan perombakan kabinet. Bagi dia, seorang menteri tak cukup hanya piawai dalam kemampuan manajerial.‎