TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap orientasi tata kelola BUMN yang lebih menonjol pada aspek bisnis seperti korporasi swasta layak diberi perhatian.

Bila Megawati selaku Ketum PDIP mengkritik arah tata kelola bisnis BUMN yang condong memihak kepentingan pasar, imbuhnya, tampak jelas bahwa Megawati ingin menegaskan BUMN selaku pilar ekonomi negara.

"Dengan prinsip ini Megawati melihat adanya gejala paham neoliberalisme di dalam tata kelola BUMN saat ini dibawah komando Menteri BUMN Rini Soemarno," ujar Kastorius Sinaga, jurubicara Demokrat ini kepada Tribun, Senin (11/1/2016).

Bahkan Kastorius melihat Megawati secara tidak langsung memberi signal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Menteri Rini di dalam agenda resuffle mendatang.

"Apalagi Megawati dalam pidatonya mendukung pansus Pelindo II yang jelas merekomendasikan pencopotan Rini," katanya..

Penilaian tersebut, kata politikus Partai Demokrat Kastorius Sinaga, tentu harus disikapi sebagai bentuk keprihatinan atas minimnya dampak signifikan BUMN terhadap kepentingan bangsa dibanding kepentingan pasar kapitalis.

Khususnya asing yang banyak mendapat manfaat ekonomi.

"BUMN adalah aset negara yang beroperasi di dalam mekanisme pasar untuk kepentingan negara dan bangsa. Bukan untuk kepentingan orang per orang swasta atau asing," kritiknya.

Karenanya orientasi bisnis BUMN harus mampu memberi kontribusi signifikan kepada negara.

Hanya saja publik juga bertanya, apakah platform politik Megawati tersebut didasari kesungguhan untuk menjaga watak publik BUMN sebagai aset negara ?

Atau sikap tersebut hanya karena dampak konflik PDIP dengan Menteri Rini Soemarno yang kurang harmonis akhir akhir ini?

Kata dia, publik memahami bahwa BUMN merupakan modal dan instrumen penting di dalam mewujudkan program besar Presiden Jokowi di bidang energi, infrastruktur dan investasi.

Bila ruang gerak BUMN terlalu dihalangi untuk masuk ke pasar modal, investasi dan kerjasama business to business dengan sektor swasta, maka yang dirugikan tentu adalah pelaksanaan megaproyek Pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, memang perlu dijaga keseimbangan antara misi mencari laba dan kepentingan publik dari langkah korporasi BUMN.

Tapi, lanjut dia, harus dipikirkan dengan baik perlunya iklim kondusif bagi BUMN dan Kementerian BUMN di satu pihak serta pengendalian intervensi politik di pihak lain.

"Bila intervensi politik terlalu jauh ke dalam ranah BUMN, ini akan mengakibatkan perkembangan BUMN menjadi tidak sehat dan sarat dengan kepentingan politik. Hal ini harus disadari oleh parpol pendukung pemerintahan Jokowi," jelasnya.