Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Pelindo II

Pengacara RJ Lino Permasalahkan Belum Adanya Jumlah Kerugian Negara

Maqdir Ismail mempertanyakan jumlah kerugian negara

Pengacara RJ Lino Permasalahkan Belum Adanya Jumlah Kerugian Negara
Valdy Arief/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino, Maqdir Ismail mempertanyakan jumlah kerugian negara dalam dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay crane container (qcc) tahun 2010.

Menurut Maqdir, saat Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 28 Desember 2015, lembaga anti-rasuah itu belum memiliki bukti jumlah kerugian negara sebagai bukti permulaan.

"Saat pemohon (Lino) ditetapkan sebagai tersangka, termohon (KPK) belum mempunyai bukti permulaan," kata Maqdir Ismail dalam sidang praperadilan di Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/1/2016).

Kuasa hukum Lino juga mencatut pernyataan Pelaksana harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati yang menyatakan pihaknya masih menghitung jumlah kerugian negara saat menjadikan kliennya tersangka.

"Hal tersebut tidak sesuai peraturan yang tertera di KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)," kata pengacara Lino.

Peraturan KUHAP yang dimaksud adalah pasal 1 angka 14 tentang penetapan tersangka harus didasari alat bukti permulaan.

Sebelumnya, RJ Lino mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya pada Senin (28/12/2015),  melalui pengacaranya Maqdir Ismail.

Permohonan tersebut dilayangkan setelah mantan Bos PT Pelindo II, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (18/11/2016) silam.

KPK menilai ada tindak pidana korupsi dalam pengadaan tiga unit quay container crane di PT Pelindo II pada 2010.

RJ yang memimpin PT Pelindo II saat itu, diduga melakukan penyalahgunaan wewenang karena menujuk langsung perusahaan asal Tiongkok, Huadong Heavy Machinery Co, tanpa mekanisme lelang.

Penulis: Valdy Arief
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas