TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Golkar versi Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 23 Januari 2016 mendatang.

Menanggapi rencana Rapimnas tersebut, Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Dave Laksono mengatakan pihaknya hanya mengikuti arahan dari tim transisi sesuai dengan putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Tim transisi Golkar diketuai Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Iya (dari JK) bukan dari siapapun," kata Dave di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Ia mengatakan kegiatan yang dilakukan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono mengatasnamakan Golkar sudah dilarang. Hal itu berbeda dengan keguatan yang dilakukan tim transisi. "Kalau itu (tim transisi) boleh legal, sekarang
masalahnya masih bertahan, tapi sampai berapa lama ngotot-ngototan ini, mau sampai kapan? kita mau berpikir kepentingan pribadi atau kebesaran partai," katanya.

Ia mengatakan bila Munas Bali mementingkan kebesaran partai maka harus melepaskan ego serta mendengarkan suara kader yang ingin menggelar Munas.

"Saya enggak tahu menggelar Rapimnas atas dasar apa, Pak Ical bukan ketum, Pak Agung juga, dua-duanya tidak memiliki hak, yang berhak Pak JK sebagai ketua JK," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya akan menggelar Rapimnas di JCC pada tanggal 23 Januari 2016. Ketua Komisi III DPR itu mengatakan Rapimnas merupakan agenda rutin setiap tahun. Agenda yang akan dibahas antara lain evaluasi pilkada serentak dan persiapan Pilkada 2017.

‎"Mekanisme AD/ART yang harus dilakukan, kemudian kebijakan-kebijakan partai berkenaan dengan situasi politik, hukum, ekonomi, budaya, dan salah satunya mengenai terorisme, kemudian masalah tax amnesty," kata Aziz.