Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya telah menyurati Presiden, agar pengelolaan Blok Masela harus  mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat Maluku, bukan investor saja.  

Demikian juga hak adat dan konstitusi masyarakat jangan sampai  dirampas.

Akademisi Universitas Hasanudin dan tokoh masyarakat Maluku Tenggara Barat (MTB), Prof. Ishack Ngeljaratan, mengatakan, Blok Masela diharapkan membuat Maluku lepas dari predikat provinsi termiskin keempat di Indonesia setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Kehadiran Blok Masela harus bisa membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat, namun  lingkungan harus tetap terjaga, untuk kepentingan generasi mendatang. 

Onshore juga akan memberikan dampak positif, karena akan dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga sumber daya manusia di Maluku, sudah harus dipersiapkan sejak dini.

Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Dr Tjance H. Tjiptabudi, secara terpisah mengatakan, apabila offshore, maka Maluku akan kesulitan dalam melakukan pengawasan.

Sebaliknya, Onshore akan memacu pertumbuhan ekonomi rakyat secara pesat dan ada keuntungan multi efeck yang dirasakan masyarakat setempat.

Desakan offshore yang dilakukan pihak yang memihak  investor, kata dia, adalah semata-mata   hanya untuk mengejar keuntungan dalam waktu jangka pendek. 

Padahal,  potensi  dampak lingkungan baik pengelolaan secara onshore maupun offshore sama besarnya. Mengingat sejumlah blok migas mulai ditemukan di Maluku, pihaknya juga akan berupaya untuk melakukan uji review UU Migas.