TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional (Komnas) Penanggulangan Tembakau meminta pemerintah menghentikan pengesahan Rancangan Undang - Undang (RUU) Pertembakauan karena hanya akan merugikan masyarakat.

Penasihat Komnas Penanggulangan Tembakau, Nafsiah Mboi, usai bertemu Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2016), mengatakan pemeritah harus memikirkan masa depan bangsa dengan menolak RUU tersebut.

RUU tersebut bertujuan untuk mengatur pertembakauan, sehingga berdampak padaeningkatnya produksi rokok.

Dengan kata lain pasokan rokok ke masyarakat akan meningkat, dan berpotensi mendongkrak jumlah perokok.

"Karena kalau dia bikin lebih banyak yang paling banyak kena siapa coba, paling generasi muda," ujarnya.

Pemerintah menurutnya juga harus mengeluarkan kebijakan, agar rokok sulit diakses oleh generasi muda dan mereka yang berpenghasilan rendah.

Kata dia, harga rokok di Indonesia termasuk yang paling murah dan hal itu membahayakan.

"Sehingga anak-anak remaja pun bisa beli rokok, orang yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan rendah bisa beli rokok," jelasnya.

Faktanya, saat ini penderita kanker, stroke dan jantung jumlahnya terus meningkat belakangan ini. Bila permasalahan RUU pertembakauan dan masalah harga rokok tidak ditanggulangi, maka jumlah penderita akan terus meningkat.

"Dengan demikian harapan kami, pemerintah betul berusaha, supaya RUU pertembakauan ini bisa dihentikan," ujarnya.

Jusuf Kalla, yang ditemui dalam kesempatan terpisah, mengaku akan mempertimbangkan usulan-usulan tersebut.